Reporter: Yohan Rubiyantoro | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Kamar Dagang Indonesia (Kadin), menilai, geliat proyek di daerah masih terkendala oleh lemahnya sumber daya manusia (SDM) pemerintah daerah (pemda) yang kurang mumpuni. Hal itu menyebabkan perencanaan pembangunan daerah tak punya arah yang jelas. "Ujung-ujungnya, birokrat daerah menggagas proyek yang asal-asalan agar Daftar Isian Proyek (DIP) terisi," kata Bambang Soesatyo, Ketua Komite Tetap Perdagangan Dalam Negeri Kadin Indonesia melalu pesan singkat kepada KONTAN, Rabu (19/8).
Akhirnya, lanjut Bambang, saat menerima transfer dana dari pusat, mereka bingung dan tak mampu merealisasikan semua proyek yang digagasnya. Sebagai jalan keluarnya, kerap dana-dana yang berasal dari pusat ditempatkan di Sertifikat Bank Indonesia alias SBI. Jangan heran, jika jumlah dana daerah di SBI terus membengkak.
Bambang juga menyatakan, wajar jika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan penilaian disclaimer kepada sebagian besar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pasalnya, Laporan Keuangan Pemerintah (LKPP) sendiri dinyatakan disclaimer oleh BPK, itu juga mencerminkan buruk atau rendahnya kualitas pengelolaan anggaran oleh banyak pemda. "Akan lucu dan aneh kalau LKPP-nya disclaimer, tapi LKPD-nya bisa lebih baik dari disclaimer. Kesannya jadi tidak nyambung antara pusat dan daerah," urai Bambang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
