Reporter: Agus Triyono | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta kepada pemerintah untuk merekonstruksi beberapa peraturan. Permintaan tersebut dilayangkan terkait banyaknya UU dan peraturan di dalam negeri yang saat ini sudah usang dan tidak mendukung masuknya investasi.
Natsir Mansyur, salah satu Wakil Ketua Umum Kadin mengatakan, setidaknya ada 32 uu yang perlu direkonstruksi oleh pemerintah agar keinginan Pemerintahan Joko Widodo untuk menggenjot investasi, termasuk di bidang infrastruktur bisa terwujud dengan cepat. Selain 32 uu tersebut, Natsir juga mengatakan, ada sekitar 200- an peraturan pemerintah yang juga perlu direkonstruksi kembali.
Natsir mengatakan, semua aturan yang direkomendasikan Kadin untuk direkonstruksi tersebut tidak mendukung investasi baik oleh pengusaha dalam negeri maupun asing. Ketidakberpihakan ini salah satunya bisa dilihat dari masih ribetnya proses pengurusan izin investasi, pembatasan modal asing, pembatasan kandungan impor.
Natsir berharap dalam merekonstruksi aturan- aturan tersebut, pemerintah bisa melibatkan pengusaha. Pelibatan tersebut penting dilakukan agar pemerintah bisa tahu, mana yang bisa diusahakan sendiri, mana yang bisa dikerjakan pengusaha, dan mana yang hanya bisa dikerjakan asing.
"Supaya jelas seimbang dan semuanya bisa jalan dengan baik," kata Natsir kepada KONTAN Rabu (25/3).
Selain merekonstruksi aturan- aturan tersebut, Natsir juga meminta pemerintah untuk mau membenahi birokrasinya. Permintaan ini dilayangkan terkait kesiapan birokrasi pemerintahan Jokowi yang belum siap dan lebih mementingkan ego sektoral.
"Banyak contoh, salah satunya investor yang sudah tertarik investasi di sektor maritim, tapi menteri perhubungan kurang tanggap, izin teknis masih susah dikeluarkan, ini harus dibenahi," katanya.
Natsir mengatakan, pengusaha ragu, bila ke dua hal tersebut tidak segera dibenahi Jokowi, keinginannya untuk genjot pembangunan dan investasi di dalam negeri akan mudah tercapai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
