kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.632.000   22.000   0,84%
  • USD/IDR 17.880   -62,00   -0,35%
  • IDX 6.340   108,24   1,74%
  • KOMPAS100 839   16,49   2,00%
  • LQ45 637   8,89   1,42%
  • ISSI 218   3,63   1,69%
  • IDX30 358   3,90   1,10%
  • IDXHIDIV20 444   3,51   0,80%
  • IDX80 96   1,59   1,69%
  • IDXV30 119   0,82   0,69%
  • IDXQ30 115   1,03   0,91%

Jusuf Kalla: Butuh tegas, virus corona tak bisa diajak damai


Rabu, 20 Mei 2020 / 16:07 WIB
ILUSTRASI. Chairman of Indonesia's Red Cross and former Vice President Jusuf Kalla gestures as he talks during an interview at his office in Jakarta, Indonesia, March 19, 2020. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana


Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Berdamai dengan corona jangan diartikan seolah-olah tidak ada apa-apa. Tapi harus diartikan bahwa kita harus waspada. Hal itu diungkapkan Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK) pada program Opini AHA!, Rabu, (20/5). JK menegaskan, corona tidak bisa diajak berdamai.

JK juga memberikan pesan untuk seluruh elemen masyarakat terkait penanganan virus corona. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, sampai media massa.

Untuk pemerintah pusat, JK mengingatkan supaya pemerintah tegas dalam menjalankan kebijakan yang sudah dibuat untuk menangani penyebaran corona, yaitu PSBB. Menurutnya, kunci keberhasilan tangani corona adalah kecepatan dan ketegasan. “Kita memang agak telat memulainya. Maka dari itu butuh ketegasan.” tegasnya.

Baca Juga: UPDATE Corona Indonesia, Rabu (20/5): 19.189 kasus, 4.575 sembuh, 1.242 meninggal

Dia mencontohkan kasus di beberapa negara yang dinilai berhasil menangani corona. Seperti Vietnam dan Taiwan. Menurutnya, dua negara itu telah menerapkan kebijakan yang ketat dan tanggap. Berbeda dengan Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa seperti Prancis dan Inggris yang dinilai lamban dan tidak tegas. “Meskipun mereka adidaya, mereka tak berkutik.” ujar JK.

Sementara itu, untuk pemerintah daerah, JK meminta agar para kepala daerah menjalankan aturan dari pemerintah pusat secara tegas. “Pemerintah pusat itu kan buat aturan umumnya. Pelaksanaannya da di daerah karena ada otonomi daerah.” imbuhnya.

Di sisi lain, menurutnya masyarakat juga harus disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan yang diinstruksikan pemerintah. Seperti menghindari keramaian, jaga jarak, dan bekerja dari rumah.




TERBARU
KONTAN DIGITAL PREMIUM ACCESS
Kontan Academy
[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI Strategi Implementasi PP 20 tahun 2026 (PPh Final UMKM) dan Mitigasi Risiko SP2DK

[X]
×