kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.836.000   17.000   0,93%
  • USD/IDR 16.720   0,00   0,00%
  • IDX 6.511   38,26   0,59%
  • KOMPAS100 929   5,57   0,60%
  • LQ45 735   3,38   0,46%
  • ISSI 201   1,06   0,53%
  • IDX30 387   1,61   0,42%
  • IDXHIDIV20 468   2,62   0,56%
  • IDX80 105   0,58   0,56%
  • IDXV30 111   0,69   0,62%
  • IDXQ30 127   0,73   0,58%

Jokowi: Urusan apa saya dengan sadap menyadap?


Senin, 04 November 2013 / 13:37 WIB
Jokowi: Urusan apa saya dengan sadap menyadap?
ILUSTRASI. Jurusan kuliah ini minim hitung-hitungan yang cocok untuk Anda yang tak minat matematika


Sumber: Kompas.co | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak habis pikir atas pernyataan anggota DPR RI Ramadhan Pohan yang mengatakan bahwa dirinya turut bertanggung jawab atas penyadapan yang dilakukan Pemerintah Amerika Serikat kepada Pemerintahan RI.

"Kok saya? Apa urusan saya dengan sadap menyadap," ujarnya di Balaikota, Jakarta Pusat pada Senin (4/11/2013).

Saat ditanya apa yang Jokowi tangkap dari maksud pernyataan Ramadhan, Jokowi hanya berkelakar bahwa pernyataan itu adalah bentuk "korsleting" pemikiran politisi Partai Demokrat itu. "Korslet," singkatnya sambil tertawa.

"Loh, kok korslet ya," cetus Jokowi.

Mantan Wali Kota Surakarta tersebut mengungkapkan, dirinya memang bertanggung jawab soal berdirinya bangunan di DKI, yakni melalui Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan DKI. Tetapi, dia menolak jika ikut bertanggungjawab atas aktivitas yang ada di dalam bangunan tersebut, apalagi soal sadap menyadap.

"Semua izin kalau sudah dipenuhi ya diberikan Dinas saya, tapi kalau urusan sadap menyadap ya lain dong," ujar Jokowi.

"Wong sebelum dibangun saja sudah (disadap)," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, anggota Komisi I DPR RI Ramadhan Pohan mengkritik keputusan Pemprov DKI yang memberikan izin pembangunan dan renovasi gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Ia menilai, izin itu membuka celah bagi negeri Paman Sam tersebut membuka celah bagi AS untuk menyadap.

"Izin pembangunan Kedubes itu kan dari Jokowi. Kalau benar, itu berarti memberikan lampu hijau untuk disadap," ujarnya. (Fabian Januarius Kuwado/Kompas.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Procurement Economies of Scale (SCMPES) Brush and Beyond

[X]
×