Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hari ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden Jokowi tiba di gedung BKPM sekitar 10.00 WIB. Bersama Kepala BKPM Franky Sibarani, Jokowi diajak berkeliling meninjau sejumlah loket yang sudah tersedia.
Loket-loket itu disesuaikan dengan masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) yang mengeluarkan perizinan investasi. Total ada 22 kementerian dan lembaga yang sudah membuka loketnya di PTSP. Misal, Kepolisian RI yang mengeluarkan surat ijin terkait keamanan. Dengan PTSP ini maka investor cukup masuk BKPM untuk mengurus seluruh izin, tidak perlu lagi berkeliling kementerian.
PTSP Pusat di BKPM siap melayani seluruh izin usaha kecuali sektor keuangan dan perbankan. Proses perizinan dilayani oleh 75 petugas penghubung dari 22 kementerian dan lembaga. Mereka bertugas di front office menerima aplikasi dan konsultasi, serta back office untuk memproses perizinan.
Kementerian yang sudah menempatkan orang untuk memproses perizinan di PTSP Pusat adalah Kemen ESDM, Kemendag, Kemenperin, Kementerian Pertanahan, BPOM, Kemen Kominfo, Kementerian Pariwisata. Kementerian Pertanahan juga menyediakan informasi awal tentang status tanah dan harga pasar nya sehingga investor dapat melihat calon lokasi dan merencanakan biaya investasi.
Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan, ini adalah langkah awal untuk menyederhanakan serta mempercepat perizinan. "Saya akan ikuti terus perkembangannya," kata Jokowi, Senin (26/1). Dia meminta setiap K/L juga tidak mementingkan ego sektoral, sehingga malah menghambat percepatan perizinan. Jangan sampai, setelah ada PTSP ini kinerja perizinan investasi tidak berubah.
Peningkatan investasi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruh. Pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi 2015 mencapai 5,6%-5,8%. Untuk selanjutnya meningkat dalam tiga tahun menjadi 7%.
PTSP Pusat baru langkah awal memperbaiki iklim investasi. Selanjutnya BKPM akan melakukan percepatan pengurusan dari sisi waktu, penyederhanaan dari sisi proses dan kajian penghapusan izin yg tumpang tindih. BKPM juga akan mengintegrasikan sistem online perizinan dengan PTSP Provinsi dan kabupaten/kota.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
