kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.464.000   12.000   0,83%
  • USD/IDR 15.269   -64,00   -0,42%
  • IDX 7.563   -78,87   -1,03%
  • KOMPAS100 1.175   -15,83   -1,33%
  • LQ45 939   -14,66   -1,54%
  • ISSI 228   -2,45   -1,06%
  • IDX30 484   -6,54   -1,33%
  • IDXHIDIV20 581   -8,51   -1,44%
  • IDX80 134   -1,93   -1,43%
  • IDXV30 142   -0,88   -0,62%
  • IDXQ30 162   -2,28   -1,40%

Jokowi Resmikan 7 Pos Lintas Batas Negara Senilai Rp 1,3 Triliun


Rabu, 02 Oktober 2024 / 14:20 WIB
Jokowi Resmikan 7 Pos Lintas Batas Negara Senilai Rp 1,3 Triliun
ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo (kanan) menyampaikan keterangan pers terkait pembebasan pilot Susi Air di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (21/9/2024). Jokowi meresmikan beberapa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di sejumlah wilayah di Indonesia


Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan beberapa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di sejumlah wilayah di Indonesia

Peresmian dipusatkan di PLBN Terpadu Napan, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Adapun, PLBN Terpadu lainnya yang diresmikan adalah PLBN Terpadu Serasan di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, PLBN Terpadu Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat.

PLBN Terpadu Sei Nyamuk di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, PLBN Terpadu Yetetkun di Kabupaten Bovendigoel Provinsi Papua Selatan.

PLBN Terpadu Long Nawang di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, dan PLBN Terpadu Labang di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

Baca Juga: Sekjen Golkar Ungkap Meutya Hafid Diusulkan Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan, pentingnya keberadaan PLBN sebagai representasi dari wajah Indonesia di mata dunia. 

Ia menyampaikan bahwa perbatasan adalah beranda depan negara yang menunjukkan kemajuan bangsa.

Sejak 2015, pemerintah telah membangun total 15 PLBN. Pada periode 2015-2019, sebanyak tujuh PLBN berhasil diselesaikan. Sementara delapan PLBN lainnya dibangun pada periode 2020-2024.

"Tujuh pos lintas batas negara terpadu yang tersebar di Nusa Tenggara Timur, di Kepulauan Riau, di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, di Papua Selatan, dengan total anggaran Rp 1,3 triliun rupiah, uang yang tidak sedikit," ujar Jokowi, Rabu (2/10).

Secara rinci, Jokowi menyebut beberapa PLBN yang baru diresmikan, termasuk PLBN Terpadu Napan di Kabupaten Timur Tengah Utara, NTT, yang dibangun dengan anggaran Rp 128 miliar.

PLBN Serasan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, dengan anggaran Rp 145 miliar. 

Selain itu, PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, dibangun dengan biaya Rp 224 miliar.

Sedangkan PLBN Sei Nyamuk dan PLBN Labang, keduanya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, masing-masing menelan biaya Rp 248 miliar dan Rp 210 miliar.

Berikutnya, PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dengan anggaran Rp 243 miliar. 

Serta PLBN di Yetetkun di Distrik Ninati, Kabupaten Boven Digoel di Papua Selatan dibangun dengan anggaran biaya Rp 127 miliar.

Presiden Jokowi berharap, keberadaan PLBN terpadu ini tidak hanya meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang melintasi perbatasan. Akan tetapi juga memperkuat keamanan wilayah perbatasan. 

Pembangunan PLBN juga merupakan upaya untuk menciptakan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terluar Indonesia. Selain berfungsi sebagai zona penyangga pertahanan negara, PLBN juga diharapkan dapat mengembangkan titik-titik ekonomi baru di kawasan perbatasan.

Ia juga berharap keberadaan PLBN dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan.

"Dan membuat masyarakat kita di perbatasan makin cinta dan bangga terhadap negara kita Indonesia," pungkas Jokowi.

Baca Juga: Menhub Sebut Proyek MRT Sempat Macet, Baru Tuntas di Tangan Jokowi

Selanjutnya: Pro-Kontra Serangan Iran ke Israel dalam Komunitas Internasional

Menarik Dibaca: Ini Cara Cerdas Generasi Muda Agar Tak Turun Kelas

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Supply Chain Management on Procurement Economies of Scale (SCMPES)

[X]
×