CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.527.000   14.000   0,93%
  • USD/IDR 15.675   65,00   0,41%
  • IDX 7.287   43,33   0,60%
  • KOMPAS100 1.121   3,73   0,33%
  • LQ45 884   -2,86   -0,32%
  • ISSI 222   1,85   0,84%
  • IDX30 455   -2,30   -0,50%
  • IDXHIDIV20 549   -4,66   -0,84%
  • IDX80 128   0,06   0,05%
  • IDXV30 138   -1,30   -0,94%
  • IDXQ30 152   -0,90   -0,59%

Jika kader Golkar masuk Kabinet Jokowi-JK, maka..


Selasa, 16 September 2014 / 07:19 WIB
Jika kader Golkar masuk Kabinet Jokowi-JK, maka..
ILUSTRASI. Cara melihat orang yang menonton video di Instagram.


Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Politisi senior Partai Golkar Aksa Mahmud mengungkap peluang kader Golkar dipilih sebagai menteri dalam kabinet Joko Widodo dan Jusuf Kalla cukup terbuka. Namun, dia menyatakan mereka yang terpilih harus siap menerima sanksi pemecatan.

"Kita tidak melihat Golkar-nya, kita melihat profesionalnya. Kalau itu orang Golkar profesional nah kita bisa saja menerimanya sebagai seorang profesional," ujar Aksa usai pemutaran film "Tabula Rasa" di Epicentrum Walk, Jakarta, Senin (16/9/2014).

Aksa yang merupakan ipar dari wakil presiden terpilih Jusuf Kalla itu mengungkapkan jatah 16 menteri untuk partai politik memang Jokowi-JK ditujukan untuk kader partai yang betul-betul profesional. Aksa pun menilai tak akan jadi masalah apabila ada tawaran kader Golkar masuk ke kabinet mendatang meski sikap resmi partai itu berada di luar pemerintahan.

"Nggak ada masalah, paling dia dipecat kayak Nusron, kata Agus Gumiwang. Mereka kan siap dipecat untuk pilihannya," ucap pemilik grup bisnis Bosowa grup itu.

Sebelumnya, presiden terpilih Joko Widodo mengumumkan struktur kabinetnya. Jokowi dan juga JK tetap mempertahankan 34 kementerian, jumlah yang sama dengan pemerintahan SBY-Boediono. Namun, ada perubahan nomenklatur hingga peleburan lembaga.

Di antara 34 kementerian itu, sebanyak tiga menteri koordinator tetap dipertahankan. Jokowi-JK hanya mengubah posisi Wakil Menteri yang akhirnya dihapus kecuali untuk Kementerian Luar Negeri. (Sabrina Asril)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×