kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.945.000   -6.000   -0,31%
  • USD/IDR 16.290   6,00   0,04%
  • IDX 7.606   72,54   0,96%
  • KOMPAS100 1.082   12,15   1,14%
  • LQ45 800   6,71   0,85%
  • ISSI 254   -0,52   -0,20%
  • IDX30 413   4,37   1,07%
  • IDXHIDIV20 473   6,15   1,32%
  • IDX80 121   0,84   0,71%
  • IDXV30 126   2,02   1,63%
  • IDXQ30 132   1,65   1,26%

Jika kader Golkar masuk Kabinet Jokowi-JK, maka..


Selasa, 16 September 2014 / 07:19 WIB
Jika kader Golkar masuk Kabinet Jokowi-JK, maka..
ILUSTRASI. Cara melihat orang yang menonton video di Instagram.


Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Politisi senior Partai Golkar Aksa Mahmud mengungkap peluang kader Golkar dipilih sebagai menteri dalam kabinet Joko Widodo dan Jusuf Kalla cukup terbuka. Namun, dia menyatakan mereka yang terpilih harus siap menerima sanksi pemecatan.

"Kita tidak melihat Golkar-nya, kita melihat profesionalnya. Kalau itu orang Golkar profesional nah kita bisa saja menerimanya sebagai seorang profesional," ujar Aksa usai pemutaran film "Tabula Rasa" di Epicentrum Walk, Jakarta, Senin (16/9/2014).

Aksa yang merupakan ipar dari wakil presiden terpilih Jusuf Kalla itu mengungkapkan jatah 16 menteri untuk partai politik memang Jokowi-JK ditujukan untuk kader partai yang betul-betul profesional. Aksa pun menilai tak akan jadi masalah apabila ada tawaran kader Golkar masuk ke kabinet mendatang meski sikap resmi partai itu berada di luar pemerintahan.

"Nggak ada masalah, paling dia dipecat kayak Nusron, kata Agus Gumiwang. Mereka kan siap dipecat untuk pilihannya," ucap pemilik grup bisnis Bosowa grup itu.

Sebelumnya, presiden terpilih Joko Widodo mengumumkan struktur kabinetnya. Jokowi dan juga JK tetap mempertahankan 34 kementerian, jumlah yang sama dengan pemerintahan SBY-Boediono. Namun, ada perubahan nomenklatur hingga peleburan lembaga.

Di antara 34 kementerian itu, sebanyak tiga menteri koordinator tetap dipertahankan. Jokowi-JK hanya mengubah posisi Wakil Menteri yang akhirnya dihapus kecuali untuk Kementerian Luar Negeri. (Sabrina Asril)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak Executive Macro Mastery

[X]
×