CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.470.000   4.000   0,27%
  • USD/IDR 15.946   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.161   -53,30   -0,74%
  • KOMPAS100 1.094   -8,21   -0,74%
  • LQ45 872   -4,01   -0,46%
  • ISSI 216   -1,82   -0,84%
  • IDX30 446   -1,75   -0,39%
  • IDXHIDIV20 540   0,36   0,07%
  • IDX80 126   -0,84   -0,67%
  • IDXV30 136   0,20   0,15%
  • IDXQ30 149   -0,29   -0,20%

Jokowi minta terobosan percepatan penanganan Covid-19


Senin, 29 Juni 2020 / 11:05 WIB
Jokowi minta terobosan percepatan penanganan Covid-19
Presiden Joko Widodo memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6/2020).


Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo meminta terobosan dalam percepatan penanganan virus corona (Covid-19). Ia meminta agar para menteri bekerja tidak linier dalam menghadapi kondisi krisis. 

Saat ini sejumlah provinsi menjadi perhatian pemerintah akibat perkembangan kasus yang semakin tinggi.

"Bisa saja dilakukan dengan menambah personel dari pusat atau tenaga medis dari pusat untuk provinsi di luar DKI Jakarta yang menunjukkan tren penyebaran yang masih tinggi," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka, Senin (29/6).

Baca Juga: Jokowi minta penggantian untuk layanan kesehatan dipercepat

Selain tenaga medis, perlu ada juga bantuan berupa peralatan medis. Daerah yang menunjukkan penularan tinggi juga perlu mendapatkan pengawasan.

Selain penanganan, Jokowi juga kembali mengingatkan tahapan dalam menuju kenormalan baru atau new normal. Pemerintah pusat harus memberikan panduan dalam tahapan menuju new normal tersebut.

"Sehingga mereka tidak salah. Ada pra kondisi, ada ketepatan timing-nya, dan yang ketiga prioritas sektor mana yang dibuka itu betul-betul diberikan panduan," terang Jokowi.

Sosialisasi juga menjadi faktor yang harus dibenahi. Mengingat selama ini upaya penanganan Covid-19 mendapat penolakan dari masyarakat seperti kasus perebutan jenazah ataupun penolakan pemeriksaan.

Tokoh dari berbagai kalangan perlu dilibatkan dalam upaya membangun komunikasi publik. Antara lain seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, budayawan, sosiolog, dan antropolog.

Baca Juga: Sebelum Kemenkes & Kemensos, Jokowi juga pernah marah ke menteri-menteri ini

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×