Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menindaklanjuti praktik alih sewa ratusan hunian di Rumah Susun Marunda oleh oknum warga kepada penghuni ilegal ke ranah hukum.
"Data sudah kita pegang. Ini mau kita lapor ke polisi. Kita lihat saja nanti, pidana atau perdata," ujar Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta Yonathan Pasodung kepada Kompas.com, Kamis (27/2/2014) pagi.
Yonathan mengatakan, prosedur menghuni rusun yang benar ialah melalui dinasnya, bukan melalui calo. Dia yakin tak ada pegawai negeri sipil (PNS) dari dinasnya yang terlibat. Yang terjadi, lanjutnya, ada oknum di luar PNS yang menjadi calo.
"Kalau lewat kita, itu pasti tidak bayar. Saya jamin, kecuali warga ini lewat yang lain-lain, pasti rawan terjadi main uang," ujarnya.
Berdasarkan data yang dihimpunnya, ada sebanyak 115 hunian di empat rusunawa yang terjadi penyelewengan. Jumlah itu terdiri dari 17 hunian di Rusunawa Marunda, 45 hunian di Pinus Elok, 44 hunian di Cakung Barat, dan 5 hunian di Rusun Pulogebang. Yonathan mengaku, operasi itu bakal terus dilakukan pihaknya.
Sumber lain Kompas.com menyebut angka yang lebih fantastis, terutama di Rusunawa Marunda. Setidaknya, ada 200 lebih hunian rusunawa yang disewakan ke mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) oleh oknum warga. Penghuni ilegal dibebani uang sewa Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta per bulan.
Modus alih sewa hunian rusun yang terjadi adalah melalui warga rusun yang telah tinggal lama. Ada oknum yang menawarkan ke mahasiswa-mahasiswa tersebut. Tak hanya itu, oknum tersebut juga meminta mahasiswa yang tinggal di rusun mempromosikan rusun kepada teman lainnya agar makin banyak yang menyewa. (Fabian Januarius Kuwado)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
