kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Jokowi: Kebijakan lockdown tidak boleh diambil oleh pemda


Senin, 16 Maret 2020 / 17:40 WIB
Jokowi: Kebijakan lockdown tidak boleh diambil oleh pemda
ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers terkait penangangan COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/3/2020). Presiden meminta agar masyarakat Indonesia bekerja, belajar dan beribadah di rumah serta tetap tenang, tidak panik, tetap produ


Sumber: TribunNews.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kebijakan lockdown tak bisa diputuskan oleh pemerintah daerah.

Jokowi menyebut kebijakan lockdown hanya akan terjadi jika pemerintah pusat sudah memutuskan.

Dilansir Tribunnews.com, hal ini diungkapkan Jokowi dalam konferensi pers menanggapi wabah virus corona di Indonesia, kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (16/3/2020).

Baca Juga: Presiden minta menteri alihkan anggaran untuk dorong daya beli masyarakat

Jokowi menyebut pemerintah pusat dan daerah harus berkoordinasi dan tidak membuat kebijakan secara mandiri tanpa ditelaah dampaknya.

Ia mengkhawatirkan jika ada daerah yang membuat kebijakan sendiri tanpa memikirkan dampaknya maka bisa memperburuk keadaan.

"Semua kebijakan, baik kebijakan pemerintah pusat, maupun kebijakan pemerintah daerah, akan dan harus ditelaah secara mendalam agar efektif menyelesaikan masalah dan tidak semakin memperburuk keadaan," terang Jokowi.

Jokowi kemudian menyinggung soal kebijakan lockdown yang tidak bisa dilakukan pemerintah daerah. Lockdown hanya akan terjadi jika pemerintah pusat sudah memutuskan demikian.

"Perlu saya tegaskan, yang pertama, bahwa kebijakan lockdown, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat daerah, adalah kebijakan pemerintah pusat," tegasnya.

"Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah," imbuhnya.

Jokowi menyebut pemerintah pusat hingga saat ini belum ada rencana untuk lockdown.

"Dan sampai saat ini, tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown," kata Jokowi.

Baca Juga: Jokowi singgung kebijakan Anies soal transportasi publik di tengah wabah virus corona

Maka dari itu, Jokowi menjelaskan masyarakat lebih baik melakukan tindakan pencegahan seperti yang sudah disosialisasikan.

Misalnya dengan mengurangi kegiatan di luar dan menghindari keramaian.

"Sekarang ini yang paling penting, yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain, menjaga jarak," imbau.

"Dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko lebih besar pada penyebaran Covid-19," tambahnya. (Ifa Nabila)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul BREAKING NEWS: Jokowi Tegaskan Pemerintah Daerah Tak Bisa Lockdown Tanpa Keputusan dari Pusat,

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×