Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo meminta percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos). Di tengah pandemi virus corona (Covid-19) bansos sangat diperlukan sebagai jaring pengaman sosial.
Jokowi meminta agar prosedur penyaluran dipermudah sehingga lebih cepat. "Masalah prosedur yang berbelit-belit, padahal situasinya adalah situasi yang tidak normal yang bersifat extra ordinary," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui video conference di Istana Merdeka, Selasa (19/5).
Baca Juga: Jubir pemerintah: New Normal itu adalah perubahan budaya, bukan perubahan PSBB
Aturan dalam penyaluran bansos harus dibuat mudah. Meski begitu akuntabilitas tetap menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan uang negara tersebut.
Jokowi juga mengungkapkan penyaluran bansos bisa melibatkan sejumlah lembaga. Termasuk dalam pengawasannya agar tak terjadi penyimpangan.
"Untuk sistem pencegahan minta saja didampingi KPK, BPKP, dari kejaksaan. Kita memiliki lembaga-lembaga untuk mengawasi, untuk mengontrol agar tidak terjadi korupsi di lapangan," terang Jokowi.
Jokowi juga mengakui masalah data juga menjadi kendala dalam penyaluran bansos. Tumpang tindih data hingga penerima yang tidak sesuai menjadi masalah dalam penyaluran bansos sebelumnya.
Baca Juga: Virus corona disebut tak akan hilang meski ada vaksin, ini penjelasannya
Oleh karena itu Jokowi meminta agar melibatkan pemerintahan terkecil yaitu lingkup RT dan RW untuk pendataan. Sehingga bantuan segera bisa disalurkan kepada masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
