Jokowi harus redam kegaduhan masalah Freeport

Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menganggap masalah pencatutan nama presiden dan wakil presiden telah menyebabkan kegaduhan. Bahkan, kegaduhan itu dianggap bisa mengganggu kinerja pemerintahan.

Salah satu anggota Wantimpres Soeharso Monoarfa mengatakan, jangan sampai presiden Joko Widodo (Jokowi) kehilangan fokus dalam mengambil kebijakan. Sebab, masih banyak masalah di luar konflik saham PT Freeport iini yang sudah menunggu.

Terkait hal tersebut, rencana Wantimpres akan memberikan masukannya secara langsung kepada Jokowi. "Susbtansinya tidak perlu dikatakan, yang jelas kegaduhan ini harus didinginkan," ujar Soeharso, Kamis (19/11) di kantornya, Jakarta.

Menurutnya, langkah Jokowi yang menyerahkan masalah ini ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) sudah tepat. Namun hal itu saja belum cukup, sebab Jokowi juga harus bisa mengendalikan sikap para menterinya agar tidak terus membuat gaduh.

Perbedaan pendapat di antara menteri dan juga perselisihanya dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto harus diselesaikan. Ia mengingatkan, bahwa kondisi ekonomi menunggu diselesaikan, seperti daya beli yang rendah, industri yang merosot, hingga harga saham yang turun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Industri

Habis kontrak, tambang Freeport kembali ke negara

Nasional

Dicatut soal Freeport, Menteri Luhut tak gugat

Industri

Ini alasan divestasi Freeport belum disepakati