Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo mendorong semua pihak harus bekerja sama bahu membahu untuk menjaga integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan nasional. Sehingga sistem perekonomian dan sistem keuangan nasional kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi.
Upaya tersebut, lanjut Jokowi, diharapkan mendukung program pemerintah untuk melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021. Sebab, Pemerintah masih akan menyalurkan berbagai bantuan dan stimulus ekonomi yang nilainya sangat besar dan jenisnya yang juga beragam. Sebab itu, Jokowi mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk ikut mengawal, melakukan pengawasan atas penyaluran bantuan sosial.
“Kami mengharapkan PPATK berperan lebih besar untuk mendukung pengembangan ekosistem keuangan yang kondusif bagi pembangunan nasional. Tidak hanya menjadi world class financial intellegent unit, tetapi berkontribusi lebih besar untuk membantu program – program pemerintah serta memberantas tindak pidana korupsi yang semakin beragam dan semakin canggih,” kata Jokowi dalam agenda Koordinasi Tahunan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT tahun 2021 PPATK, Kamis (14/1).
Baca Juga: Kabareskrim Komjen Listyo Sigit jadi calon tunggal Kapolri, ini kata Mabes Polri
Jokowi mendorong PPATK perlu membantu mengawal pengisian jabatan-jabatan strategis dengan aktif melakukan penelusuran rekam jejak calon pejabat publik. Serta memastikan rekam jejak transaksi keuangan yang bersih.
Pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme harus terus diantisipasi. Kondisi yang mengganggu integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan harus dimitigasi. Seperti shadow economy, peningkatan kejahatan ekonomi, serta cyber crime, dan kejahatan lain yang memanfaatkan teknologi yang paling baru.
“Saya minta agar kita terus bersinergi termasuk antara sektor publik dan sektor privat untuk melakukan terobosan – terobosan baru. Khususnya dalam penyelamatan aset-aset negara. Dengan membentuk public private partnership anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia. Seperti antara lain melalui, Indonesian (Financial) Transaction Report and Analysis Center atau INTRAC,” terang dia.
Jokowi meminta aparat hukum berkomitmen dan konsisten dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ekonomi dan keuangan yang diikuti dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang agar mampu memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana.
Baca Juga: Perpadi: Ada temuan beras impor rembes di Pasar Induk Cipinang
Selain itu, perlu juga dioptimalkan peran satgas daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT) untuk mencegah pendanaan terorisme yang dihimpun melalui donasi masyarakat. Misalnya yang berkedok sumbangan kemanusiaan dan upaya lain yang bertujuan untuk menarik simpati masyarakat.
“Sinergi berbagai pihak adalah kunci yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik sektor publik atau swasta. Dilanjutkan dengan membangun langkah – langkah yang konstruktif,” tutur Jokowi.
Selanjutnya: Raffi Ahmad nongkrong tanpa masker usai divaksin, pemerintah angkat bicara
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
