kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45919,51   10,20   1.12%
  • EMAS1.350.000 0,52%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Jokowi akan copot Kasudin UMKM dan stafnya


Jumat, 18 Oktober 2013 / 18:47 WIB
Jokowi akan copot Kasudin UMKM dan stafnya
ILUSTRASI. IHSG turun 91,20 poin atau 1,29% ke level 6.995,442 pada Senin (13/6).


Reporter: Barratut Taqiyyah | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku tidak mempersoalkan jika ada pegawai negeri sipil (PNS) yang bermain game di komputer, bahkan saat jam kerja sekalipun. Namun, tentu ada syaratnya.

Apa syarat yang dimaksud Jokowi? "Main game enggak apa-apa lah, tapi melayani harus cepat, lima menit jadi, kalau sampai tiga minggu ya gimana," ujarnya di Balaikota, Jakarta pada Jumat (18/10/2013) sore.

Sindiran Jokowi itu ditujukan bagi PNS Wali Kota Jakarta Timur yang terlihat bermain game di komputer saat Jokowi melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kantor tersebut, Jumat siang.

Beruntung bagi PNS tersebut. Sebab, Jokowi tak menyadari kalau ada PNS yang tengah bermain saat sidak berlangsung. PNS yang bersangkutan buru-buru mematikan game-nya begitu mengetahui Jokowi secara mengejutkan ada di ruangannya.

Di ruangan yang sama, Jokowi juga mendapati Kepala Suku Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Perdagangan Jakarta Timur, Johan Afandi, beserta stafnya tak berada di meja saat jam kerja. Jokowi yang kala itu berlaku layaknya masyarakat yang ingin mengurus izin pun marah.

Sebundel data yang dia pegang, dilempar ke salah satu meja pejabat itu hingga mengagetkan semua yang ada di ruangan. Tak hanya itu, tanpa berkomentar, dia melenggang keluar ruangan menuju mobilnya sambil membanting pintu mobilnya dengan wajah dingin.

Setelah sidak di Balaikota, Jokowi menegaskan akan mencopot Kasudin UMKM dan Perdagangan serta tiga orang stafnya. "Tak ganti semua," ujarnya.

Tak hanya itu, sang pimpinan, Wali Kota Jakarta Timur HR Krisdianto, tak luput dari evaluasinya. Jokowi mengakui, kecepatan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) perlu digenjot lagi. Ia tidak habis pikir, untuk mengurus TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) membutuhkan waktu dua minggu.

"Jawabannya SOP-nya begitu Pak, ya jangan gitu dong. Kalau bisa satu jam dua jam kenapa tidak, kenapa mesti nunggu lama," lanjut Jokowi.

"Satu jam saja saya kira bisa. Itu kan warga datang. Ngisi formulirnya, bawa ke atas langsung ketik, enter, tanda tangan Kasudin, langsung berikan, ngapain lama-lama lagi," lanjut Jokowi.  (Fabian Januarius Kuwado/Kompas.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×