Sumber: Kompas.com | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut, pertanggungjawaban dana taktis atau dana operasional menteri (DOM) diserahkan kepada masing-masing menteri. Termasuk, dana yang digunakan oleh Jero Wacik ketika menjabat sebagai Menteri Energi & Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Menteri Pariwisata.
"Menteri orang yang terpilih dengan baik dan bermartabat dan presiden tidak mungkin mengkontrol semuanya," kata Jusuf Kalla dalam persidangan Jero Wacik, Kamis (14/1). Kalla hadir sebagai saksi meringankan atas Jero Wacik.
Dia menambah, dana taktis bisa digunakan lebih bebas oleh menteri untuk mendukung kinerja menteri karena tidak masuk dalam anggaran dinas.
Asal tahu saja, Jusuf Kalla hari ini hadiri sidang mantan Menteri ESDM Jero Wacik sebagai saksi meringankan. Dalam persidangan, Jusuf Kalla dicecar pertanyaan seputar kebijakan penggunaan dana operasional menteri.
Sekadar informasi, Jero Wacik didakwa tiga dakwaan. Pertama, Jero Wacik ketika menjabat sebagai Menteri Budaya dan Pariwisata menggunakan dana operasional menteri tahun 2008-2011 yang tidak didukung pertanggungjawaban yang sah sehingga merugikan keuangan negara Rp 10 miliar.
Kedua, sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara ketika menjabat sebagai menteri ESDM secara melawan hukum telah memaksa orang lain yaitu sekjen Waryono Karno dan bawahan agar memberikan sesuatu kepadanya hingga mencapai 10 miliar, padahal diketahui berkaitan dengan jabatan.
Ketiga, ketika menjabat menteri ESDM 2011-2014 menerima hadiah Rp 349 juta untuk perayaan ulang tahun di Hotel Dharmawangsa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
