Reporter: Noverius Laoli | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menegaskan, pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak bertujuan untuk kepentingan politik Partai Demokrat (PD) menjelang pemilihan umum (pemilu) 2014.
Dia mengklaim, program BLSM diberikan untuk kepentingan rakyat miskin yang langsung merasakan dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Oleh karena itu, Jero bilang, Kartu Perlindungan Sosial (KPS) ditandatangani oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana.
Kepala Bappenas dinilai sebagai menteri yang tidak memiliki kepentingan politik dalam pembagian dana kompensasi tersebut. Pasalnya, Armida merupakan pejabat menteri dari kalangan profesional.
"Sengaja dipilih Ibu Armida yang menandatangani KPS. Tujuannya agar BLSM tidak diklaim berasal dari parpol (Partai Politik). Karena Ibu Armida bukan orang parpol. Beliau orang profesional," ujar Jero, Jumat (21/6).
Jero menambahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menerima laporan final Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 pada Kamis lalu. Karena telah menjadi UU, maka pemerintah harus segera melaksanakan ketetapan tersebut.
Selain itu, dalam sidang tersebut, SBY juga telah menerima laporan final kesiapan penyaluran proteksi sosial, bila harga BBM telah naik dan mengantisipasi munculnya inflasi. Sehingga, pada malam ini, pemerintah akan mengumumkan kenaikan harga BBM yang berlaku mulai Sabtu (22/6) pukul 00.00 WIB.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
