Reporter: Kiki Safitri | Editor: Azis Husaini
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menyambut pemilihan presiden 2019, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto berkomitmen untuk saling membantu antar lembaga menjaga stabilitas nasional.
"Ini merupkan acara yang strategis karena ini merupakan perjanjian penandatanganan kerjasama, berarti mengukuhan sinergi antra BNPT dengan lembaga," kata Wiranto di Grand Sahid, Kamis (17/1).
Dalam debat presiden isu teroris menjadi bahasan penting dimana kemanan negara perlu dilakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini menjadi menarik karena akan menjadi penentu calon presiden lima tahun kedepan.
Wiranto mengatakan bahwa dalam UUD 1945, ada empat misi yang diemban presiden. Misi tersebut adalah melindungi segenap warga negara dengan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
"Mengapa yang pertama justru melindungi segenap bangsa Indonesia, dan kenapa tidak mensejehterakan dulu atau kenapa tidak mencerdaskan dulu? karena syarat utama negara untuk membangun itu kan harus aman kan. harus damai," ujarnya.
Wiranto menjelaskan bahwa hingga saat ini dalam sejarah bangsa-bangsa tidak ada suatu negara yang dalam keadan perang dan konflik bisa membangun. Ia mencontohkan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan yang mengalami perang dan tidak bisa meningkatkan pembangunannya.
"Negara yang porak poranda enggak bisa membangun kan. Tapi setelah mereka enggak perang, mereka bersatu ya maka sekarang melesat ekonominya dan industrinya dalam waktu singkat bisa menyaingi Indonesia," ungkapnya.
Hal ini menunjukkan bahwa keamanan merupakan syarat mutlak dalam membangun dan mensejahterakan bangsa. Sinergi kementerian lembaga dalam memelihara stabilitas politik dan keamanan nasional adalah kata kuncinya dalam meningkatkan stabilitas politik dan kemanan nasional.
"Tanpa stabilitas nasional dan keamanan nasional mustahil bisa membangun. Stabilitas politik juga penting, karena kita negara demokrasi berarti Instrumen demokrasi utama adalah politik," tegasnya.
Ia menyebutkan bahwa situasi kondusif, baik stabilitas dan keamanan memiliki korelasi. Ia menambahkan bahwa tahun 2019 di merupakan tahun politik dimana kita menghadapi pemilu untuk menentukan nasib bangsa dan kedua hal ini harus stabil dimana ancaman yabg akan datang adalah terorisme.
"Ini tugas pokok BNPT, namun BNPT tidak bisa sendirian, dan perlu mengkoordinasikan seluruh potensi bangsa melawan terorisme. Berarti sinergi itu penting dengan mengajak seluruh K/L yang berkepentingan untuk mencegah terorisme," jelasnya.
Adapun caranya adalah dengan menggalakkan deradikalisme untuk menanggulangi terorisme dari hulu. Tanpa kerjasama dengan Kementerian Sosial, Kementerian keuangan, Bappenas tak mungkin ini bisa dilakukan. "Terorisme tidak akan habis, hanya membesar dan mengecil. Kita buat sekecil mungkin shingga enggak bisa berkembang," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
