Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia Police Watch ( IPW) mengungkapkan, ada gagasan yang beredar di lingkungan Istana Kepresidenan untuk mengganti satu paket posisi kapolri dan wakapolri.
Adapun kapolri saat ini, Jenderal (Pol) Idham Azis akan memasuki masa pensiun di akhir Januari 2021.
"Yakni menaikkan Wakapolri Komjen Gatot Eddy menjadi Kapolri pengganti Idham Azis dan sekaligus mendorong Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi Wakapolri menggantikan Gatot Eddy," ujar Ketua Presidium IPW Neta S. Pane dalam keterangannya, Rabu (6/1/2021).
Menurut Neta, gagasan itu semakin serius dibahas di Istana atau kalangan dekat Presiden Joko Widodo jelang penyerahan nama kapolri baru ke DPR.
Baca Juga: Kapolri: Kita bersyukur, Pilkada 2020 berjalan aman dan terkendali
"Sementara dari kalangan internal Polri berharap Presiden Jokowi memilih jenderal senior sebagai Kapolri pengganti Idham Azis. Begitu juga untuk posisi Wakapolri diharapkan dipilih dari jenderal senior dan bukan jenderal junior," ucapnya.
Sebelum menyerahkan nama calon kapolri ke DPR, Presiden Jokowi akan menerima usulan dari Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Neta memperkirakan, usulan nama calon Kapolri sudah diserahkan oleh Wanjakti. Sementara, Kompolnas diprediksi bakal menyerahkan usulan tersebut pada Jumat (8/1/2021).
Presiden Jokowi kemudian akan memilih nama calon pengganti Idham Azis untuk diserahkan ke DPR. Calon tersebut selanjutnya mengikuti fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan oleh DPR.
Menurut Neta, Jokowi harus memilih calon kapolri yang loyal, mampu mengonsolidasi institusinya, memiliki kemampuan yang disegani senior dan junior, dekat dengan tokoh masyarakat, serta berpengalaman dalam menjaga keamanan masyarakat.
Baca Juga: Kapolri: Pilkada serentak 2020 telah berjalan lancar
"Saat ini suksesi Polri diwarnai situasi sosial politik yang penuh dengan dinamika munculnya kelompok-kelompok garis keras keagamaan," tuturnya.
"Bagaimanapun Presiden Jokowi patut mencermati situasi dan dinamika yang berkembang sehingga kapolri yang dipilih tidak rentan terhadap masalah dari dinamika sosial politik yang berkembang tersebut," kata Neta.
