Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Presiden terpilih Prabowo Subianto kemungkinan besar akan mengubah atau merevisi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, termasuk angka defisit.
Seperti yang diketahui, pemerintah dan DPR RI telah menyepati angka defisit APBN 2025 sebesar 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp 616,2 triliun.
Revisi defisit ini akan mempertimbangkan dengan berbagai kebutuhan program-program yang akan dijalankan, mulai dari alokasi makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 1,2 triliun per hari, penambahan anggaran untuk kementerian/lembaga (K/L), serta menghadapi beban utang yang jatuh tempo pada 2025.
"Besar kemungkinan pemerintahan Prabowo akan mempertimbangkan revisi postur APBN, termasuk defisitnya untuk memastikan keberlanjutan program dan stabilitas fiskal," ujar Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Pemuda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Anggawira kepada Kontan.co.id, Senin (14/10).
Baca Juga: Kinerja Satu Dekade: Pastikan Pembangunan Berdampak Positif bagi Masyarakat
Meski begitu, revisi terhadap defisit APBN akan bergantung pada sejauh mana kebutuhan belanja baru dapat diimbangi dengan peningkatan penerimaan negara, baik dari pajak maupun sumber lain.
"Jika penerimaan negara tidak cukup untuk menutupi belanja tambahan, maka defisit APBN bisa melebar," katanya.
Hanya saja, Anggawira belum mendapatkan informasi berapa potensi pelebaran defisit anggaran dari berbagai program tersebut. Namun yang pasti, defisit APBN akan tetap berada di bawah 3% dari PDB.
Namun, apabila defisit melebihi batas yang telah ditetapkan UU sebesar maksimal 3% dari PDB, maka pemerintah perlu mengajukan perubahan postur APBN ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan bersama.
Dalam hal ini, pemerintahan Prabowo dapat mengusulkan revisi APBN melalui mekanisme APBN Perubahan (APBN-P) pada pertengahan tahun untuk menyesuaikan alokasi anggaran dan kebijakan fiskal yang lebih tepat, khususnya jika program-program tersebut dianggap prioritas.
Baca Juga: Menjaga Keberlanjutan dengan APBN 2025
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
