Reporter: Yudho Winarto | Editor: Edy Can
JAKARTA. Pergantian Joyo Winoto sebagai kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) diduga terkait dugaan korupsi proyek Hambalang. Namun, pihak Istana membantah spekulasi tersebut.
Juru bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan, pergantian jabatan kepala BPN bukan karena keterlibatan Joyo Winoto dalam kasus Hambalang. "Itu analisa dari luar. Tapi memang BPN perlu memastikan dilakukan penanganan hukum," katanya, Istana Negara, Kamis (14/6).
Julian mengatakan, pergantian Joyo Winoto ini karena masa jabatannya telah usai. Bila selama ini masih dipertahankan, Julian beralasan karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sedang mencari sosok yang layak. SBY akhirnya memilih mantan Jaksa Agung Hendarman Supandji sebagai pengganti Joyo Winoto.
Menurut Julian, Hendarman dipilih karena pengalamannya dapat segera memecahkan persoalan agraria dan pertanahan khususnya seputar penanganan hukum. Dia bilang, pemerintah membutuhkan figur yang mempunyai kapabilitas dan kapasitas untuk mengambil keputusan yang tepat.
Hendarman secara resmi telah dilantik menjadi Kepala BPN oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara. Dalam pelantikan ini, Joyo Winoto tidak hadir meski telah diundang resmi.
Julian menilai ketidakhadiran Joyo Winoto ini sebagai hal yang biasa. "Mungkin ada keperluan lainnya," dalihnya.
Nama Joyo Winoto disebut-sebut terlibat dalam kasus proyek pusat pelatihan olahraga di Hambalang. Menurut mantan bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, Joyo membantu Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyelesaikan status lahan proyek di Bukit Hambalang tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
