Reporter: Fahriyadi, Jane Aprilyani, Margareta Engge Kharismawati | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Isi kantong pemerintah segera terisi lagi setelah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Ratusan proyek pun bakal digelar.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, menjelaskan, tahun ini hasil penghematan subsidi BBM mencapai sekitar Rp 9,5 triliun. Tahun depan nilainya bertambah menjadi Rp 110 triliun-Rp 140 triliun.
Penghematan itu menggunakan asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) di posisi US$ 82 per barel dan rata-rata nilai tukar rupiah Rp 11.900 per dollar Amerika Serikat. "Besarnya penghematan bisa naik atau turun, tergantung variabel ICP dan kurs," jelas Bambang, Selasa kemarin (18/11).
Seperti janji awal, Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) berniat menggunakan hasil pengalihan subsidi itu untuk membiayai berbagi proyek infrastruktur. Bambang menyatakan, pemerintah sudah merancang sejumlah proyek prioritas dalam lima tahun mendatang. "Pembangunannya langsung jalan mulai tahun depan, salah satunya Rp 16 triliun untuk membiayai proyek irigasi, baik baru ataupun memperbaiki yang lama," terang Bambang.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat, jaringan irigasi pertanian yang mengairi sekitar 3 juta hektare (ha) sawah perlu direhabilitasi. Sedangkan jaringan irigasi baru untuk mengairi sekitar 1 juta ha dan pembangunan 30 waduk juga akan dibangun.
Selain itu, Bappenas mendata proyek infrastruktur yang harus dikerjakan adalah pembangunan jalan baru sepanjang 2.650 kilometer (km), jalan tol 1.000 km, serta pemeliharaan jalan 46.770 km. Di sektor maritim dan kelautan, pemerintah akan membangun sekitar 24 pelabuhan. Pemerintah juga menganggarkan pembelian kapal barang perintis, kapal angkutan ternak, serta kapal angkutan rakyat. (lihat tabel)
Pembangunan 15 bandara baru juga dibidik pemerintah. Proyek lain yang akan digarap adalah pembangunan jalur kereta api sepanjang 3.258 km di Jawa, Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan, serta pengembangan transportasi massal di 29 kota.
Tahap awal
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), Basuki Hadimuljono menyatakan, ratusan proyek infrastruktur itu akan dibangun secara bertahap. Tahun 2015, Kementerian PU-Pera akan mengajukan anggaran sekitar Rp 12 triliun dari pos anggaran yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur.
Anggaran itu untuk tiga pos prioritas. Pertama, untuk rehabilitasi irigasi 1 juta ha membutuhkan Rp 4 triliun.
Dana ini bakal melengkapi dana pembangunan irigasi yang sudah teralokasi di APBN 2015 sebesar Rp 2 triliun untuk membangun irigasi lahan pertanian seluas 120.000 ha. "Ini bagian dari program kedaulatan pangan yang diusung pemerintah," ujar Basuki.
Kedua, menambah rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi nelayan dan buruh dengan dana sekitar Rp 1 triliun. Ketiga, anggaran penyediaan air bersih. Proyek air bersih ini membutuhkan anggaran Rp 7 triliun. Dengan bujet ini, pemerintah mulai menyasar target akses air minum 100% bagi seluruh rakyat Indonesia pada tahun 2019.
Sedangkan untuk pembangunan jalan raya, menurut Basuki, belum akan digunakan dana hasil penghematan subsidi BBM. Soalnya, anggaran proyek jalan raya di APBN 2015 sudah tersedia sekitar Rp 39 triliun.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU-Pera, Djoko Murjanto mengatakan, salah satu program infrastruktur pemerintah pada 2015-2019 adalah membangun 1.000 kilometer (km) jalan tol.
Ekonom Samuel Aset Manajemen, Lana Soelistyaningsih, mengapresiasi pengalihan dana subsidi untuk pendanaan proyek infrastruktur. "Dengan begitu, pengalihan dana bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi," ujar Lana.
Namun, Lana belum melihat efek pengalihan itu terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Besar kecilnya efek terhadap pertumbuhan ekonomi bergantung pada keseriusan pemerintah menjalankan pengalihan dana itu untuk pembangunan infrastruktur. Semakin cepat proyek infrastruktur tersebut berjalan, efek terhadap pertumbuhan ekonomi semakin besar.
Selain ke infrastruktur, Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual, berharap, sebagian dana penghematan perlu dialihkan untuk program kesejahteraan masyarakat miskin. Sebab, kenaikan harga BBM akan mendongkrak inflasi menjadi 7,5% hingga akhir tahun, dan menjadi 6%-8,5% di tahun depan. Inflasi ini bisa memukul daya beli masyarakat miskin. Pemberian bantuan ke masyarakat miskin bisa menjaga daya beli mereka.
Rencana Proyek Pengadaan Kapal (Rp triliun)
| Tahun | Kontainer | Kapal Barang Perintis | Kapal Pelayaran Rakyat | |||||
| 15.000 DWT | 40.000 DWT | |||||||
| Jumlah | Anggaran | Jumlah | Anggaran | Jumlah | Anggaran | Jumlah | Anggaran | |
| 2015 | 10 | 2,5 | 0 | 0 | 8 | 1,28 | 50 | 2,5 |
| 2016 | 10 | 2,5 | 0 | 0 | 7 | 1,12 | 100 | 5 |
| 2017 | 9 | 2,25 | 12 | 5,4 | 4 | 0,64 | 120 | 6 |
| 2018 | 9 | 2,25 | 12 | 5,4 | 4 | 0,64 | 130 | 6,5 |
| 2019 | 8 | 2 | 5,85 | 5,85 | 3 | 0,48 | 100 | 5 |
| Jumlah | 46 | 11,5 | 37 | 16,65 | 26 | 4,16 | 500 | 25 |
Sumber: Bappenas
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
