Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Koordinator Staf Khusus Satgas 115 Mas Achmad Santosa mengatakan revisi Undang-Undang (UU) No 45/2009 tentang Perikanan mendesak dilakukan. Pasalnya, Undang-Undang ini lemah dalam hal penindakan praktik Ilegal, unreported and unregulated fishing.
"Kelemahan UU Perikanan kita saat ini diantaranya ancaman sanksi hukum yang rendah. Formula corporate criminal liability (CCL) dalam UU Perikanan tidak sejalan dengan konsep utuh CCL. Selain itu, penegakan hukum administratif belum diatur secara komprehensif," kata Mas Achmad, Selasa (17/9).
Baca Juga: Seluruh fraksi di DPR sepakat mengesahkan Undang-Undang SDA
Dia juga mengatakan UU perikanan tidak mengenal prinsip ekstrateritorialitas dan tidak mengatur penegakan hukum perdata. Ini menjadikan UU Perikanan lebih lemah dibandingkan UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
"Karena itu, kami mengajukan sejumlah rekomendasi dalam revisi UU Perikanan," ujarnya.
Usulan perubahan ini antara lain terkait dengan perumusan penindakan korporasi, termasuk pemilik, maupun outsider manajemen di antaranya person in control/ PIC dan beneficial owner. Menurut Mas Achmad, hal ini belum dirumuskan dengan jelas dalam UU Perikanan.
Baca Juga: Soal revisi UU KPK, Moeldoko: Jangan ada yang mikir Pak Jokowi sekarang berubah
Satgas 115 juta mengusulkan supaya terdapat pasal yang mengatur tentang penguatan pengawasan, inspeksi rutin, dan penindakan. Pasalnya, dari hasil analisa dan evaluasi Satgas 115, karena kurangnya pengawasan, tingkat kepatuhan kapal ikan Indonesia (KII) sangat rendah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
