Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dampak pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) terhadap perekonomian dalam negeri masih berlangsung hingga saat ini. Untuk menjaga konsumsi rumah tangga, khususnya masyarakat kelas bawah, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengandalkan bantuan sosial (bansos).
Dalam program pemulihan ekonomi nasioanl (PEN), pemerintah menganggarkan perlindungan sosial sebesar Rp 203,91 triliun. Sampai dengan 2 September 2020 realisasinya mencapai Rp 114,01 triliun atau setara dengan 55,9% dari pagu.
Realisasi perlindungan sosial tersebut diberikan kemasyarakat untuk program keluarga harapan (PKH), kantu sembako, batuan sombako Jabodetabek, bantuan tunai non-Jabodetabek, program pra kerja, diskon listrik, hingga bantuan lansung tunai (BLT) dana desa.
Program perlindungan sosial di tahun ini diberikan sampai dengan Desember 2020. Dus, anggaran yang tersisa sebesar Rp 89,9 triliun untuk disalurkan dalam kurung waktu kurang dari empat bulan ke depan.
Baca Juga: Pemerintah sudah siapkan kebijakan perpajakan tahun 2021, apa saja?
Menkeu menambahkan, percepatan penyaluran untuk mendongkrang konsumsi masyarakat yakni melalui bantuan gaji karyawan dan bantuan langsung tunai (BLT) untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) khususnya ulta mikro.
Adapun, bantuan gaji karyawan diberikan secara tunai sebesar Rp 600.000 per pekerja untuk empat bulan. Target sasarannya mencapai 15,7 juta pekerja yang terdaftar aktif sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan per Juni 2020.
Kemudian, penghasilan pekerja kurang dari Rp 5 juta serta memilki nomor rekening. Sehingga, total anggaran yang dibutuhkan untuk program ini sebesar Rp 37,87 triliun.
Sementara, BLT usaha mikro atau ultra mikro mendapatkan BLT sebesar Rp 2,4 juta per pelaku usaha dilakukan melalui transfer langsung sekali penyaluran. Adapun target sasaran 12 juta usaha dengan tahap penyaluran awal 9,1 juta pelaku usaha. Catatan Kemenkeu, sampai akhir Agustus 2020 lalu, BLT UMKM sudah mencapai 1 juta penerima.
“Itu semua sudah sampai desember. Sekarang fokusnya bagaimana masyarakat bisa mendapatkan yang betul-betul membutuhkan mendapatkan bansos dan kondisi ekonomi bertahap dipulihkan. Sehingga kedua-duanya bisa jadi faktor yang mendukung pemulihan ekonomi terutama masyarakat bawah,” kata Sri Mulyani, Selasa (15/9).
Kendati demikian, pandemi masih jadi momok perekonomian. Selama Covid-19 belum hilang, maka aktivitas ekonomi belum akan pulih, sehingga memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Teranyar, DKI Jakarta kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sejak awal pekan ini.
Sri Mulyani berharap dengan bantalan sosial yang digelontorkan pemerintah, ekonomi di kuartal III-2020 dapat berada di kisaran 0% sampa minus 2,1%. Namun jika praktik PSBB DKI Jakarta jilid kedua terbukti menghambat ekonomi, Menkeu bilang tidak menuntut kemungkinan ekonomi bisa lebih rendah dari minus 2,1%.
“Seluruh kegiatan masyarakat terhenti, sekarang masih melihat skala menurun, bisa jadi lebih rendah dari 2,1% perkiraan yang terbaru akan lihat berdasrkan assesement terhadap pergerakan dua pekan ini kita berharap mungkin tidak terlalu jauh penurunannya,” ujar Sri Mulyani.
Adapun, di kuartal IV-2020 ekonomi diprediksi mencapai 0,4% sampai 3,1%. Tetapi, Sri Mulyani bilang, proyeksi itu tergantung pada pencegahan kenaikan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia. Sampai dengan akhir tahun ekonomi diperkirakan berada di rentang minus 1,1% sampai 0,2%.
“Mungkin tone-nya melihat kemungkinan dalam kisaran ini karena adanya PSBB di DKI Jakarta harus betul-betul persiapan kemungkinan di lower end,” ujar Sri Mulyani.
Selanjutnya: Soal upaya pemerintah jaga sektor keuangan, begini kata Sri Mulyani
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
