Reporter: Annisa Aninditya Wibawa | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki harapan terhadap Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru saja terpilih, Perry Warjiyo. Komisi XI DPR menyatakan, ada 9 hal yang akan menjadi tanggung jawab Perry.
"Kami minta Perry memperhatikan dan melakukan beberapa hal dalam menjalankan tugas dan fungsinya," ucap Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis, di Gedung DPR-RI, Kamis, (14/3) malam.
Pertama, DPR meminta kebijakan makroprudensial yang dijalankan BI harus berpihak kepada kepentingan petani, nelayan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sektor riil, serta kepentingan ekonomi nasional.
Anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait bilang, pihaknya berharap kebijakan makro BI dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkeadilan, dan menggerakkan sektor riil. "Karena selama ini yang tumbuh tinggi telekomunikasi dan otomotif," ucapnya.
Kedua, Perry harus mampu mewujudkan kebijakan makroprudensial yang pro-growth, pro-poor, pro-job, dan menciptakan financial inclusion. "Kebijakan-kebijakan itu harus berorientasi terhadap rakyat," sebut Maruarar.
Ketiga, kebijakan lalu lintas devisa yang dijalankan BI harus lebih mengutamakan kepentingan nasional dan memberikan pembatasan kepada arus modal asing yang bersifat jangka pendek, spekulatif, dan fluktuatif.
Keempat, dalam pengelolaan arus modal asing, Perry harus memiliki rumusan yang mengutamakan kepentingan ekonomi nasional. Ini juga terkait dengan Revisi Undang-Undang Perbankan yang akan melakukan pembatasan gerak terhadap bank asing.
Kelima, meningkatkan dan memperkuat peranan BI dalam pengelolaan dan pengendalian inflasi, baik di pusat maupun daerah. "Ini dengan membentuk direktorat pengendalian inflasi," ucap Harry.
Keenam, memperkuat koordinasi antara BI dengan pemerintah terkait pengelolaan perubahan nilai tukar dan tekanan nilai tukar terhadap beban fiskal negara.
Ketujuh, dalam menilai kinerja Dewan Gubernur, BI harus memiliki dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk masing-masing anggota Dewan Gubernur, termasuk Perry yang baru melengkapi.
Kedelapan, kebijakan moneter dan makroprudensial yang dijalankan BI harus berpihak kepada pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah.
Kesembilan, yakni mengoptimalkan upaya menarik Devisa Hasil Ekspor (DHE) untuk masuk ke perbankan dalam negeri. "Melalui optimalisasi kebijakan DHE maupun instrumen kebijakan lainnya sehingga berdampak positif terhadap perekonomian nasional," sebut Harry.
Dalam menjawab tantangan dari DPR tersebut, Perry mengaku siap melaksanakan agenda tersebut. "Semoga saya siap menjalankan tugas ini dengan baik," sebutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
