Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom senior dan pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri mengungkapkan, cara yang dapat digunakan pemerintah untuk membantu usaha kecil dan menengah (UKM) adalah melalui jalan pintas.
Pasalnya, UKM merupakan salah satu sektor yang cukup berat untuk diberikan bantuan.
Baca Juga: Ini sektor potensial yang dapat dikembangkan saat wabah corona melanda
"Cara terbaik untuk bantu UKM adalah buka 100% jalur UKM luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Artinya, yang seharusnya kita lakukan jadi tidak kita lakukan. Untuk apa kita gelontorkan dana untuk UKM tapi akses kepada global supply chains-nya tidak," ujar Faisal di dalam telekonferensi daring, Jumat (24/4).
Faisal melanjutkan, dengan adanya disrupsi di rantai pasokan global, maka sektor industri di seluruh dunia mulai sadar bahwa mereka tidak bisa lagi mengandalkan China. Ia mencontohkan, bahkan Jepang memberikan insentif bagi perusahaannya untuk keluar dari China.
Baca Juga: Faisal Basri prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa negatif 2,5%
Menurutnya, Indonesia bisa menawarkan diri apabila membuka akses kepada UKM dari luar negeri ke Indonesia. Namun, sektor UKM yang dibidik haruslah sektor yang bisa menghasilkan berbagai komponennya secara mandiri.
"Kalau UKM ini, misalnya dari Jepang maka usahanya di Jepang akan mereka tutup dan dipindahkan ke Indonesia. Menghasilkan part and component yang belum bisa dihasilkan oleh UKM di Indonesia," kata Faisal.
Sektor UKM ini, dinilai tidak akan memborong pegawainya dari negara asal, tetapi mereka akan memakai pegawai di tanah air. Selain itu, para pelaku UKM ini juga akan mencari mitra usaha lokal.
Artinya, berbagai kesempatan tersebut menjadi hal yang baik dan dapat meningkatkan kualitas UKM dalam negeri. Untuk itu, menurut dia strategi yang digunakan pemerintah setelah pandemi ini berakhir harus diubah.
Baca Juga: Ekonom Faisal Basri: RUU Minerba beri karpet merah untuk tambang batubara besar
"Jadi UKM tidak sekadar dikasih dana tanpa penguatan supply chains. Ini kan dalam kaitannya dengan Covid-19, jadi pasca Covid-19 sungguh strateginya harus berubah," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
