Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Tinggal menunggu waktu kapan pemerintahan baru akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dengan dinaikkannya harga akan ada ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintahan baru untuk bergerak.
Kepala Ekonom BII Juniman menghitung, apabila harga BBM dinaikkan Rp 3.000 per liter maka akan ada penghematan anggaran hingga Rp 150 triliun. Uang tersebut lebih baik dialokasikan untuk dua hal.
Pertama, untuk menambah belanja modal. Sebaiknya dari penghematan Rp 150 triliun, sekitar Rp 100 triliun dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini penting untuk mengeluarkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat semenjak tiga tahun terakhir.
Kenaikan harga BBM akan membuat ekonomi melambat dengan menurunnya daya beli masyarakat. Maka dari itu, pembangunan harus dipacu untuk mengkompensasi lemahnya konsumsi domestik. "Pengeluaran pemerintahnya yang harus ditingkatkan," terang Juniman, Jumat (10/10).
Dengan begitu, target pertumbuhan sebesar 5,8% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 bukan tidak mungkin tercapai. Kedua, mengurangi defisit. Penghematan Rp 50 triliun sisanya dapat digunakan untuk pembiayaan. Pembiayaan utang perlu direm untuk mengantisipasi kenaikan suku bunga The Fed.
Sementara itu, ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai, yang paling penting dilakukan pemerintahan baru adalah memperbaiki infrastruktur.
Menurut David, hasil penghematan sebaiknya tidak dimasukkan dalam anggaran dan dimasukkan ke anggaran infrastruktur PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Perusahaan pelat merah yang bergerak pada bidang pembangunan infrastruktur ini perlu didanai lebih.
"Infrastruktur punya multiplier efek yang besar. Perlu kerja sama dengan BUMN untuk kembangkan infrastruktur," papar David. Sembari dalam hal ini pemerintah baru juga menyiapkan solusi atas permasalahan yang terjadi di lapangan dalam pembangunan infrastruktur, misalnya pembebasan lahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
