Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie kembali menyerukan penolakan terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung. Aburizal tetap keukeuh agar kepala daerah dipilih lewat DPRD.
Aburizal menegaskan keinginannya itu saat memberikan tanggapan terhadap pandangan umum Musyawarah Nasional IX Partai Golkar, Selasa (2/12/2014), di Ballroom Hotel Westin, Nusa Dua, Bali.
Saat itu, salah satu seruan Aburizal adalah meminta Fraksi Partai Golkar di DPR menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pilkada yang diterbitkan pada akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. (baca: Ini Isi Perppu Pilkada yang Dikeluarkan Presiden SBY)
Menurut Aburizal, jika perppu itu ditolak DPR, maka UU Pilkada dengan mekanisme lewat DPRD akan berlaku kembali. Hal ini, kata dia, sejalan dengan apa yang diperjuangkan Golkar bersama Koalisi Merah Putih (KMP).
"Sesuai usulan Saudara sekalian, kita bisa menolak perppu itu," kata Aburizal.
Sebelum proses pemilihan ketua umum Golkar, beredar rekaman yang diduga pertemuan para pengurus Golkar. Suara yang terekam diduga pidato Ketua Steering Commitee Munas IX Golkar Nurdin Halid dalam pertemuan dengan DPD I di Nusa Dua, Bali, sehari sebelum munas dibuka pada Minggu (30/11). malam.
Ketika dikonfirmasi mengenai rekaman itu, Nurdin mengelak berkomentar. Dia mengaku mau mendengarkan dulu rekaman yang beredar.
Namun, Nurdin membenarkan bahwa dirinya mengadakan rapat dengan DPD I di Nusa Dua pada Sabtu lalu. Menurut dia, rapat seperti itu merupakan hal yang biasa.
Dalam rekaman sekitar 122 menit tersebut, salah satu topik yang dibicarakan, yakni perihal Pilkada. Disebutkan, kader Golkar, khususnya para ketua DPD I dan II, akan sulit menang dalam Pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat.
"Siapa yang diuntungkan kalau pilkada melalui DPRD? Yang paling diuntungkan adalah ketua-ketua (DPD) Golkar seluruh Indonesia," kata pria yang diduga Nurdin tersebut.
Para pengurus DPD I yang hadir terdengar bertepuk tangan menyambut pernyataan tersebut. (baca: Golkar Akui Sulit Menang jika Kepala Daerah Dipilih Langsung oleh Rakyat)
"Kalau mau jujur, ketua DPD Golkar tidak punya jaminan dicalonkan. Jadi, yang paling banyak diuntungkan ketua Golkar," katanya.
Ada dua alasan kenapa ketua DPD Golkar belum tentu dicalonkan sebagai kepala daerah. Pertama adalah minimnya elektabilitas, lalu kedua adalah kurangnya dana dan logistik untuk modal pemilu.
"Tapi, kalau Koalisi Merah Putih solid, pertarungannya bisa lewat partai, bukan kepada sejuta rakyat. Begitu jadi ketua Golkar, sudah punya tiket untuk calon bupati, calon gubernur," ujarnya.
Disebutkan juga, Aburizal adalah satu-satunya tokoh yang bisa membuat KMP solid. Hal itu terbukti dengan ditunjuknya Aburizal sebagai Ketua Presidium KMP. Oleh karena itu, ia mengarahkan DPD I yang ada untuk tidak ragu menyukseskan munas dengan memenangkan Aburizal.
Akhirnya, Aburizal secara aklamasi terpilih sebagai pemimpin Golkar periode 2014-2019. Aburizal mendapat dukungan 534 surat dukungan dari 537 pemegang suara sah. Tiga suara yang tidak diakui adalah suara dari ormas sayap Golkar, yaitu Kosgoro, MKGR, dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI).
Fungsionaris Partai Golkar, Hajriyanto Y Thohari, seperti dikutip Harian Kompas mengatakan, ada sejumlah faktor yang membuat banyak DPD I dan DPD II Golkar mendukung pencalonan kembali Aburizal sebagai ketua umum.
Salah satunya, kata Hajriyanto, iming-iming tentang prospek menjadi bupati, gubernur, dan pimpinan DPRD melalui KMP. Ini bisa dilakukan karena Aburizal berkeyakinan, Perppu Pilkada bisa dibatalkan. Jadi, pemilihan kepala daerah akan dilakukan lewat DPRD.
Pilkada langsung jadi korban
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai, para ketua DPD I dan II kembali mendukung Aburizal menjadi ketum karena keinginan menjadi kepala daerah. Mereka tidak lagi melihat kinerja Aburizal selama memimpin Golkar sejak 2009.
Sementara kubu Agung Laksono, kata dia, sepertinya mendukung Pilkada tetap secara langsung sehingga tidak banyak mendapat dukungan.
"Korban pertama dari terpilihnya Ical sebagai ketum, ya Perppu Pilkada. Terbukti dari pidato yang disampaikan Ical di Munas," kata Ray ketika dihubungi.
Ray mengatakan, di beberapa daerah para ketua DPD Golkar memang punya peluang menjadi kepala daerah jika Pilkada lewat DPRD.
"Iming-iming itu memberi impian yang kuat buat para ketua DPD yang hadir di Munas untuk menjadi kepala daerah. Sehingga prestasi Ical yang jeblok tidak nampak karena ada tawaran uang menggiurkan untuk menjadi calon kepala daerah dengan menolak Perppu Pilkada," kata Ray.
Aburizal anggap solid
Aburizal membantah melakukan kesepakatan politik dengan ketua DPD I dan DPD II untuk mendapat dukungan sebagai ketua umum. Menurut Aburizal, tudingan itu tak beralasan dan mengada-ada.
Aburizal mengklaim, semua ketua DPD I/II Partai Golkar memberikan dukungan kepadanya dengan kesadaran penuh. Hal itu ia anggap terbukti saat penyampaian pandangan umum dalam sidang paripurna Munas IX. Saat itu semua ketua DPD Golkar tingkat I/II maju dan menyatakan dukungannya.
"Saya kira tidak ada barter-barteran. Saudara sekalian bisa lihat, Partai Golkar makin solid dari tingkat I dan II maju ke depan (memberikan dukungan)," kata Aburizal. (Indra Akuntono)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
