kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45920,31   -15,20   -1.62%
  • EMAS1.345.000 0,75%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Ini kata mendag soal suap impor bawang putih yang melibatkan anggota DPR


Jumat, 09 Agustus 2019 / 14:14 WIB
Ini kata mendag soal suap impor bawang putih yang melibatkan anggota DPR


Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengaku tidak mengetahui anggota Komisi VI DPR Nyoman Dharmantra dan pihak swasta yang terjerat dugaan suap dalam pemberian izin kuota impor bawang putih.

"Saya enggak tahu, belum tahu. Kalau ada nama-nama itu, pasti tidak akan dapat izin dan di-blacklist, pasti. Tapi kan kami lihat dulu perkembangannya," papar Enggar di hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (9/8).

Enggar pun mengaku heran adanya praktik suap dalam mendapatkan izin impor bawang putih.

Menurutnya, importir yang ingin mendapatkan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kemendag hanya perlu mendapatkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan melakukan wajib tanam sebesar 5% dari kuota impor.

Baca Juga: Salim Group berbisnis game, Axton Salim: Kami bawa Pokemon Trading Card Game

"Sekarang ngapain itu orang (berikan suap), asal memenuhi persyaratan, ada rekomendasi, proses rekomendasi dia tanam, lakukanlah dengan benar, ngapain pakai nyuruh-nyuruh orang," papar.

Politisi Partai NasDem itu pun mendukung KPK dan terbuka jika diperlukan keterangannya dalam menangani dugaan suap izin kuota impor bawang putih.

"Kami dukung dan KPK sudah memiliki seluruh proses. Prosesnya ada siapa-siapa yang sudah dapat (izin impor) dan itu bisa dilihat di online," ujar Enggar.

Sebelumnya, KPK mengamankan 11 orang, bukti transfer Rp 2 miliar dan sejumlah mata uang asing Dollar Amerika dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) diduga terkait impor bawang putih pada Kamis (8/8).

Baca Juga: 5 fakta pemadaman listrik yang masih berlangsung hingga Senin (5/8)

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, uang tersebut diduga rencananya akan diberikan untuk seorang anggota DPR RI Komisi VI.

"Uang tersebut diduga rencananya diberikan untuk seorang Anggota DPR-RI dari Komisi yang bertugas di bidang Perdagangan, Perindustrian, Investasi (Komisi VI)," kata Agus kepada wartawan pada Kamis (8/8).




TERBARU

[X]
×