Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyerahkan kepada sistem yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai perlu tidaknya KPK membentuk Komite Etik dalam menindaklanjuti tuduhan petinggi PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto. Dalam konferensi pers yang dilakukan hari ini, Hasto menyebut adanya pertemuan politik antara partai pendukung Joko Widodo dengan Ketua KPK Abraham Samad.
Kalla meminta KPK bersikap sesuai kode etik, sistem dan aturan yang berlaku. "Itu kan KPK punya sistem sendiri, punya kode etik sendiri. Saya tidak tahu kode etiknya macam mana, tapi kalau sudah begitu ya harus bekerja sesuai sistem. Kalau memang harus kode etik, ya kode etik," kata JK, Kamis (22/1).
Kalla juga menilai jika masyarakat berhak untuk mengetahui apa yang terjadi antara Samad dengan Hasto. Ia meminta kedua belah pihak membuka fakta yang sebenarnya. "Semua itu harus dibuka, masyarakat ingin mengetahui yang mana yang benarnya, jadi harus lebih sportif untuk mana yang sebenarnya," ujar dia.
Kalla sendiri mengaku tidak tahu persis permasalahan yang terjadi antara Hasto dan Abraham. dicalonkan sebagai Wapres. Kendati mengaku tidak tahu persis duduk masalah terkait Abraham dan Hasto, Kalla berpendapat bahwa seorang penegak hukum tidak dibenarkan jika menggunakan kewenangannya untuk kepentingan politik.
Demikian juga dengan Hasto. Kalla menilai tidak elok jika Hasto memainkan isu yang menyerang institusi KPK demi kepentingan politik. "Kalau untuk mempergunakan KPK untuk kepentingan itu pasti tidak elok, tidak pantas. Saya tidak tahu persoalan yang benarnya. Biarkan nanti mereka buka sendiri," ucap Kalla.
Sebelumnya Hasto menggelar jumpa pers dan menyampaikan bahwa pernah terjadi pertemuan antara kekuatan politik pengusung Jokowi sebagai calon presiden dengan Abraham Samad beserta tim yang mengusungnya. Pertemuan disebutnya dilakukan lebih dari lima kali.
Saat itu, menurut Hasto, Abraham menyampaikan keinginannya untuk mendampingi Jokowi sebagai calon wakil presiden. Tudingan ini pun dibantah KPK. Deputi Pencegahan KPK Johan Budi mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan konfirmasi dan Abraham membantah pernyataan Hasto tersebut. KPK juga meminta Hasto menunjukkan bukti-bukti yang dimilikinya.
Lagi pula, menurut Johan, tak ada salahnya jika Abraham dicalonkan sebagai Wapres. Johan juga mengatakan jika pimpinan KPK biasa bertemu dengan politikus, misalnya terkait kepentingan sosialisasi atau kampanye antikorupsi. Selain itu, menurut Johan, pertemuan dengan partai politik semacam itu tidak hanya dilakukan Abraham namun juga pimpinan KPK lainnya. (Icha Rastika)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
