Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Calon Presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo menanyakan kepada Calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan mengenai pemindahan ibu kota. Hal itu ditanyakan saat debat pertama capres pemilu 2024.
“Dengan berbagai kondisi yang ada di Jakarta, traffic jam, orang bermigrasi, bagaimana polusi yang terjadi, saya pingin dapat statement yang clear dari mas Anies, apa pendapat mas Anies ketika kemudian Indonesia sentris itu ingin dibangun, mimpi besar anak bangsa sejak presiden sebelumnya ingin dibangun untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN?,” tanya Ganjar dalam debat pertama capres, Selasa (12/12).
Baca Juga: Mandek di DPR, Tiga Capres Janji Selesaikan RUU Perampasan Aset
Calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan mengatakan, kalau ada masalah jangan ditinggalkan, akan tetapi diselesaikan. Jadi ketika di Jakarta menghadapi masalah, misalnya masalah lingkungan hidup, masalah lalu lintas, kepadatan penduduk mesti diselesaikan. Sebab, dengan ditinggalkan tidak membuat permasalahan otomatis selesai.
“Justru ini yang harus dibereskan. Itu filosofi nomor satu,” kata Anies.
Anies menambahkan, kontribusi aparatur sipil negara (ASN) di dalam kemacetan hanya 4% sampai 7%. Jadi tidak akan mengurangi kemacetan di Jakarta.
Kedua, Anies menyebut soal lingkungan hidup. Jika yang pindah pusat pemerintahan, sementara pusat bisnis dan keluarga masih tetap di Jakarta, dinilai masih tetap akan ada masalah.
Baca Juga: Ganjar Serang Prabowo Subianto Soal Putusan MK
Karena itu Anies berpandangan masalah yang di Jakarta harus diselesaikan dengan membangun transportasi umum berbasis elektrik dan menambah taman yang dibangun. Hal itu semua dikerjakan untuk membuat Jakarta menjadi kota yang nyaman, aman, kota yang membuat masyarakat bisa hidup dengan sehat.
“Jadi jangan kita meniru pemerintah Belanda, mereka punya Kota Tua, ketika Kota Tua turun permukaan, pindah ke selatan bikin di sekitar Monas, ditinggalkan. Masalah tidak diselesaikan, kita harus menghadapi masalah dengan menyelesaikan,” jelas Anies.
Kedua, terkait dengan IKN. Anies mengatakan saat ini masih ada permasalahan yang urgen di depan mata. Anies menyebut di Kalimantan sendiri kebutuhan untuk membangun sekolah yang rusak sangat banyak. Menurutnya, membangun kereta api atau jalur tol antar kota di Kalimantan itu urgen.
“Yang merasakan dari uang itu siapa, rakyat. Sementara yang kita kerjakan hanya membangun tempat untuk aparatur sipil negara bekerja, bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekonomian,” kata Anies.
Baca Juga: Ganjar Bakal Bikin Super Apps Tingkatkan Pelayanan untuk Publik
“Apakah boleh saya simpulkan kalau begitu mas Anies dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan, termasuk IKN, menolak IKN dilanjutkan?,” tanya Ganjar.
“Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap, sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang,” jawab Anies.
Ketika dialognya dilakukan setelah menjadi undang-undang, Anies mengatakan siapapun yang kritis dianggap oposisi dan siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik.
“Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan. Tapi ini nada – nadanya seperti negara kekuasaan dimana penguasa menentukan hukum dan kemudian dari situ kita berdebat pro kontra,”
Baca Juga: CEK FAKTA: Anies Sebut Kasus Kematian Harun Al Rasyid Tidak Ada Kejelasan
Anies berpandangan bahwa ada kebutuhan – kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat. Misalnya kondisi hari ini yang dinilai belum bisa menyiapkan pupuk lengkap.
“Tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden, dimana rasa keadilan kita,” ucap Anies.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
