Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memiliki beberapa rencana persiapkan dana mitigasi di 2019. Hal itu mengingat di 2018 ada tiga bencana besar yang menimpa Indonesia yakni gempa di Lombok dan Sulawesi Tengah (Sulteng), serta tsunami di Selat Sunda.
Direktur Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, setidaknya pemerintah saat ini memiliki beberapa instrumen di luar APBN untuk mengatasi dana bencana. Instrumen itu antara lain penerbitan obligasi dan mengalokasikan dana dalam pooling fund. "Tapi nanti penerapannya sesuai dengan kebutuhan," kata Luky, Rabu (2/1).
Luky menyampaikan, pemerintah tahun ini fokus pada pooling fund dan penerbitan green sukuk. "Untuk pooling fund sudah ada tercantum dalam APBN 2019," tambah dia.
Sementara, untuk penerbitan green sukuk ini pihaknya masih terus melakukan koordinasi dengan unit terkait yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Bappenas.
Sementara untuk opsi catastrophe bonds (CAT Bond) dan blue bond, Luky bilang masih dalam kajian dan belum ada keputusan. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, penerapan sukuk dalam penanganan dana bencana ini sudah lumrah dilakukan di Amerika Latin seperti Cile, Kolombia, Peru dan Meksiko.
Menkeu juga mengatakan, dirinya telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 1 triliun di dalam APBN 2019 untuk menjalankan skema pooling fund. "Sambil jalan, kita juga akan mengasuransikan semua barang-barang milik negara seperti gedung-gedung," kata Sri Mulyani.
Adapun untuk asuransi, skemanya masih disiapkan dan regulasi masih disusun untuk kepastian dananya. Menkeu juga menyampaikan, sejatinya pihaknya terus berkoordinasi dengan para menteri koordinator terkait penanganan bencana.
Termasuk di dalamnya, kebutuhan untuk membeli alat pendeteksi dini bencana oleh BMKG. "Bagaimana koordinasi dari penganggaran supaya kita bisa membangun sistem yang lebih baik. Kita secara komprehensif mendukung penanganan bencana secara tepat waktu dan tepat kualitas serta tetap akuntabel," tegasnya.
Pengeluaran dana Rp 7,3 triliun
Sri Mulyani juga mengatakan, di tahun lalu pihaknya telah menggelontorkan dana untuk tiga bencana besar yakni mencapai Rp 7,3 triliun. Dana itu digunakan untuk memperbaiki sarana dan parasarana.
Diakuinya, dana tersebut bukan berasal dari pagu anggaran BNPB, tapi melainkan dana on call. "Kita akan merespons kebutuhan BNPB dengan dana on call," tutur dia.
Maka itu, ia bilang, dana penanganan bencana jangan dilihat dari anggaran di BNPB karena itu tidak merefleksikan seluruh anggaran yang disediakan untuk menghadapi bencana. "Jadi kalau anggaran di BNPB Rp 600 miliar ya, itu untuk BNPN sendiri, penanganannya kita melakukan mekanisme on call," tutur Sri Mulyani.
Bahkan Dirjen Anggaran Askolani menambahkan, di tahun ini pemerintah menaikkan pagu anggaran untuk bencana yang dibagi menjadi dua pos yakni untuk antisipasi bencana dan tahap rekonstruksi.
Keduanya dianggarkan mencapai Rp 15 triliun. "Jadi sebetulnya tidak ada kekhawatiran untuk dana bencana karena anggaran kecil, tidak ada itu, karena mau berapapun anggarannya pasti akan kita penuhi," tutup Askolani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
