Reporter: Asep Munazat Zatnika, Risky Widia Puspitasari | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Kalangan pengusaha sudah mulai mengkalkulasi siapa calon presiden dan wakilnya yang menguntungkan bagi dunia usaha.
Berbekal hasil pemilihan anggota legislatif tanggal 9 April lalu, pengusaha menilai calon kuat untuk diperhitungkan berasal dari tiga partai dengan suara terbesar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P), Partai Golkar, dan Partai Gerindra.
Ketiga partai itu sudah jauh-jauh hari mengumumkan calon presidennya seperti Joko Widodo dari PDI P, Prabowo Subianto dari Gerindra, dan Abu Rizal Bakrie (ARB) dari Golkar. Nah, dimata pengusaha, Jokowi dinilai menjadi calon paling kuat untuk didukung.
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Natsir Mansyur bilang, Jokowi dipandang memiliki concern yang lebih untuk meningkatkan pertumbuhan. Pertumbuhan saja, menurutnya, memang belum cukup, tetapi harus didukung dengan pemerataan pembangunan.
“Tetapi untuk awal perlu mendorong dunia Industri, baru hasilnya dilakukan pemerataan,” Ujar Natsir Mansyur ketika dihubungi KONTAN, Jumat (11/4).
Strategi tersebut, menurut Natsir, berbeda dengan cara presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memipin. Di era SBY kebijakan ekonomi terlalu liberal, dan peningkatan industri dinilai kurang, sehingga meskipun terjadi pertumbuhan tidak terjadi pemerataan.
Ia menambahkan, pasangan yang paling tepat bagi Jokowi salah satunya adalah Jusuf Kalla (JK). Keberadaan JK dipandang bisa mengimbangi Jokowi, terutama dalam meningkatkan dunia usaha, mengingat latar belakangnya sebagai pengusaha.
Sementara bagi calon-calon presiden lainnya seeprti Prabowo dan ARB Natsir mengaku tidak begitu yakin. Apalagi melihat reuptasi Golkar yang merupakan bagian dari pemerintahan SBY, yang dinilainya tidak begitu sukses dalam memimpin Indonesia selama dua periode.
Figur Wapres sangat penting
Franky Sibarani, Ketua Apindo mengatakan, ketiga kandidat kuat capres sebenarnya memiliki kans yang baik dalam dunia usaha. Seperti diketahui ARB adalah pengusaha yang memiliki berbagai lini bisnis. Prabowo pun memiliki pabrik industri kertas.
"Yang penting sebenarnya adalah wapresnya. Percuma kalau presiden dan wapres cocok tapi tak bisa menjembatani," jelasnya kepada Kontan, Jumat (11/4).
Franky menuturkan ada empat faktor yang mempengaruhi, yaitu Presiden, Wakil Presiden, Menteri di Bidang Ekonomi dan Komposisi Parlemen.
Menurut Franky, Indonesia butuh sosok pemimpin yang berani memutuskan kebijakan yang tidak populis.
"Seperti Jokowi dengan kebijakan soal Blok G Tanah Abang, itu tidak populis tapi bisa dilakukan," katanya.
Keputusan Jokowi untuk menaikan UMP pun dilihat Franky sesuai dengan prosedur yang ada.
"Waktu UMP naik 40%, Apindo protes, tapi beliau diskusi dan menjelaskan kalau waktu antara saat dilantik dan prosesnya sangat dekat," kata Franky.
Begitu pun saat perusahaan mengajukan pengangguhan UMP, Jokowi tidak mempersulit. Namun kembali dia menekankan, belum tentu Jokowi mampu membawa perubahan di pusat. Harus dilihat dulu siapa wapresnya.
Sementara itu, menurut Franky, pekerjaan rumah yang harus dibenahi pemerintahan nanti adalah soal kepastian hukum dan kebijakan yang dibuat. Kedua adalah soal otonomi daerah, harus berani dirombak dan jangan jalan sendiri. Ketiga , soal birokraasi yang terlalu gemuk.
"Setelah itu semua beres, masuk ke sektor ekonomi, saat ini saya lihat subsidi terlalu besar," ujartnya.
Lalu defisit energi, pendapatan negara dan perdagangan menjadi masaslah krusial terutama menghadapi MEA 2015.
Perhatian besar terhadap impor
Ekonom Samuel Asset Management Lana Soelistyaningsih presiden yang tepat bagi perekonomian Indonesia adalah yang memiliki perhatian besar bagi impor. Lana beralasan, nilai impor Indonesia cenderung dalam tren meningkat.
Jika kebijakan importasi ini tidak dirubah, maka selamanya kondisi perekonomian Indonesia akan didikte oleh impor.
Salah satu program yang harus dikawal pemerintahan mendatang adalah hilirisasi industri, dan mendorong investasi industri pengolahan. “Selama ini struktur ekonomi kita tergantung pada impor,” ujar Lana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
