Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan empat proyek nasional dengan total anggaran Rp 2,1 miliar di tahun 2023.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman memaparkan proyek-proyek tersebut. Pertama, program kebijakan fiskal yakni penjaminan pemerintah dalam rangka akselerasi transformasi ekonomi dengan target 197.000 debitur dengan pagu indikatif anggaran Rp 634,3 juta.
Kedua, program pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko, yakni dengan melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Penjaminan Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Target dari program ini yaitu 1 draft RPP dengan pagu indikatif anggaran Rp 325,3 juta.
“PP ini sudah 11 tahun usianya, jadi sudah perlu kami revisi untuk melihat relevansi kondisi dengan saat ini,” tutur Luky saat melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (15/6).
Baca Juga: Anggota Komisi VI DPR Desak Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di BUMN
Ketiga, program pengelolaan perbendaharaan kekayaan dan risiko dengan output kerja pemberian dukungan penjaminan BUMN dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, dengan pagu indikatif anggaran Rp 206,6 juta.
Keempat, program pengelolaan perbendaharaan kekayaan dan risiko dengan output kerja perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembiayaan dan/atau pendanaan IKN dengan pagu anggaran Rp 994,1 juta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
