Reporter: Uji Agung Santosa | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M Romahurmuziy mengatakan pihaknya telah lama mengusulkan dimoratoriumnya pemilihan kepala daerah secara langsung.
Menurutnya pilihan politik PPP terkait RUU Pilkada telah ditegaskan sebagai rekomendasi Mukernas II PPP di Medan, Januari 2012 lalu.
"Karenanya usulan pilkada tak langsung bukanlah hal baru, apalagi bukan karena koalisi merah putih. Alhamdulillah pada akhirnya banyak fraksi yg belakangan sejalan dengan pikiran PPP. PPP telah usulkan moratorium pilkada langsung sejak 2012," kata pria yang akrab disapa Rommy, Jumat (5/9/2014).
Rommy menuturkan, ada lima catatan kelemahan pilkada langsung. Kelemahan pertama menurutnya adalah pilkada langsung harus memiliki biaya politik yang tinggi.
"Sembilan tahun pilkada langsung telah mengantarkan 292 atau 60 persen kepala daerah bermasalah secara hukum. 60 tahun pilkada tak langsung tidak banyak persoalan hukum," tuturnya.
Alasan selanjutnya pihaknya menolak pilkada langsung adalah rawan memunculkan nepotisme pindahkan jabatan, dari suami ke istri, dari ayah ke anak dan seterusnya. Menurutnya, pilkada langsung juga rawan terjadinya politik uang.
"Pilkada langsung rawan politik balas budi. Hanya desa-desa dengan kemenangan kepala daerah terpilih saja yang umumnya mendapat perhatian program pembangunan lebih. Padahal kepala daerah terpilih harus bekerja untuk seluruh rakyatnya," ujarnya.
"Pilkada langsung juga rawan terjadinya konflik horizontal," tandasnya.(Muhammad Zulfikar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
