Sumber: Kompas.com | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Salah satu tujuan Partai Golongan Karya (Golkar) mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD adalah untuk memudahkan kadernya di daerah memenangkan persaingan menjadi bupati, wali kota, ataupun gubernur. Ketua DPP Partai Golkar Nurdin Halid menilai, kader Golkar, khususnya ketua-ketua DPD I dan II, akan sulit menang dalam pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat.
"Siapa yang diuntungkan kalau pilkada melalui DPRD? Yang paling diuntungkan adalah ketua-ketua (DPD) Golkar seluruh Indonesia," kata pria yang diduga Nurdin dalam sebuah rekaman yang beredar di kalangan wartawan.
Rekaman itu adalah rekaman rapat antara Nurdin dan DPD I yang diduga dilakukan di Nusa Dua, Bali, sehari sebelum Musyawarah Nasional IX Partai Golkar dibuka pada Minggu (30/11/2014) malam. Pihak DPD I yang hadir terdengar riuh menyambut pernyataan Nurdin dengan tepuk tangan.
"Kalau mau jujur, ketua DPD Golkar tidak punya jaminan dicalonkan. Jadi, yang paling banyak diuntungkan ketua Golkar," kata pria yang diduga Nurdin itu.
Ada dua alasan kenapa ketua DPD Golkar belum tentu dicalonkan. Pertama adalah minimnya elektabilitas, lalu kedua adalah kurangnya dana dan logistik untuk modal pemilu.
"Tapi, kalau Koalisi Merah Putih solid, pertarungannya bisa lewat partai, bukan kepada sejuta rakyat. Begitu jadi ketua Golkar, sudah punya tiket untuk calon bupati, calon gubernur."
Saat ini, menurut Nurdin, Aburizal adalah satu-satunya tokoh yang bisa membuat KMP solid. Hal itu terbukti dengan ditunjuknya Aburizal sebagai Ketua Presidium KMP. Oleh karena itu, ia mengarahkan DPD I yang ada untuk tidak ragu menyukseskan munas dengan memenangkan Aburizal.
Perubahan pilkada dari dipilih langsung oleh rakyat menjadi dipilih DPRD diperjuangkan oleh KMP dalam pembahasan RUU Pilkada di DPR sejak seusai pilpres. KMP yang terdiri dari Golkar, Gerindra, PKS, PAN, PPP, turut dibantu oleh Demokrat untuk mengegolkan undang-undang ini.
Koalisi Indonesia Hebat yang menginginkan pilkada langsung kalah dalam voting. Namun, belakangan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 untuk membatalkan pilkada melalui DPRD itu.
Ketika dikonfirmasi mengenai rekaman itu, Nurdin mengelak untuk berkomentar. Dia mengaku mau mendengarkan dulu rekaman yang beredar. Namun, Nurdin membenarkan bahwa dirinya mengadakan rapat dengan DPD I di Nusa Dua, Bali, pada Sabtu (29/11/2014) lalu. Menurut dia, rapat seperti itu merupakan hal yang biasa.(Ihsanuddin)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
