/2026/09/16/1801717067.jpg "Infast: Jangan Persempit Peran Negara di Tengah Desakan Darurat Ekonomi")
Reporter: Havid Vebri | Editor: Havid Vebri
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perdebatan mengenai peran negara dalam perekonomian kembali mengemuka setelah Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) melakukan evaluasi satu tahun terhadap Tujuh Desakan Darurat Ekonomi.
AEI mendesak pemerintah mereformasi kebijakan ekonomi yang komprehensif melalui 7 Desakan Darurat Ekonomi.
Ketujuh desakan ekonomi darurat tersebut mencakup koreksi misalokasi anggaran, independensi lembaga negara, penghentian dominasi negara dan distorsi pasar, deregulasi iklim usaha, perlindungan sosial dan ketimpangan, penguatan teknokrasi kebijakan, serta meritokrasi dan ruang sipil.
Direktur Kebijakan Publik Infast Bestari Muhammad Ridha menilai, sejumlah peringatan AEI terkait lemahnya pengawasan, konflik kepentingan, hingga menyusutnya kapasitas fiskal daerah memang perlu menjadi perhatian. Namun, menurut dia, persoalan tersebut tidak serta-merta berarti negara harus mengurangi perannya dalam perekonomian.
Ridha justru berpandangan, yang lebih mendesak adalah membenahi cara negara menggunakan sumber daya dan kewenangannya.
"Diagnosis tentang kesulitan hidup rakyat tidak otomatis membenarkan kesimpulan bahwa negara harus mengurangi program sosial berskala besar dan menyerahkan lebih banyak keputusan ekonomi kepada pasar. Persoalannya adalah bagaimana negara menggunakan sumber dayanya, untuk kepentingan siapa, dan siapa yang mengawasinya," ujar Ridha, Senin (28/9/2026).
Menurut dia, sejumlah program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi, subsidi energi, sekolah rakyat, koperasi desa, hingga Danantara tidak bisa begitu saja dikelompokkan sebagai program populis yang harus dikurangi secara signifikan.
Pasalnya, setiap program memiliki tujuan, mekanisme pelaksanaan, penerima manfaat, serta risiko yang berbeda.
Ridha mengakui, besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah seharusnya diikuti dengan pertanggungjawaban dan pengawasan yang ketat. Namun, besarnya anggaran tersebut tidak otomatis menjadi bukti bahwa program yang dibiayai merupakan salah alokasi.
Salah satu contoh yang disoroti Ridha adalah program MBG. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan keamanan pangan dan kesiapan pelaksana menjadi prioritas utama.
Standar dapur, pemeriksaan makanan, penanganan apabila terjadi keracunan, hingga proses pengadaan harus dilakukan secara terbuka. Pelaksana yang membahayakan anak juga harus segera dihentikan dan dimintai pertanggungjawaban.
Di sisi lain, Ridha menilai pemerintah juga perlu memperjelas tujuan ekonomi dari program tersebut.
MBG tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga menciptakan permintaan yang stabil bagi petani, nelayan, dan pemasok pangan lokal, maka dampak tersebut harus diuji secara lebih luas.
"Pelaksanaan berskala besar membutuhkan pengawasan yang sama besarnya," katanya.
Dengan demikian, menurut Ridha, kritik terhadap MBG semestinya diarahkan pada perbaikan kapasitas dan akuntabilitas pelaksanaan, sembari menguji apakah manfaat gizi dan ekonomi yang dijanjikan benar-benar terealisasi.
Baca Juga: MUI Desak Sertifikasi Halal MBG Dipercepat, Ini Alasannya
Ridha juga mengingatkan bahwa semakin besarnya peran negara tidak otomatis berarti usaha lokal akan terdesak.
Menurut dia, konsentrasi modal swasta dan penguasaan rantai distribusi oleh segelintir pelaku juga berpotensi menyingkirkan usaha kecil.
Karena itu, evaluasi terhadap BUMN, Danantara, dan koperasi desa seharusnya tidak berhenti pada seberapa besar negara terlibat. Fokusnya harus diarahkan pada keputusan investasi, hubungan dengan produsen lokal, pembagian manfaat, serta mekanisme pengawasan publik.
"Negara tidak boleh menjadi jalan bagi kelompok yang dekat dengan kekuasaan untuk menguasai sumber daya publik," tegasnya.
Ridha juga menilai pembenahan perizinan memang diperlukan. Namun, deregulasi tidak bisa dipandang sebagai solusi otomatis untuk seluruh persoalan ekonomi.
Menurutnya, prosedur yang korup dan berbelit memang harus dihapus. Di saat yang sama, perlindungan buruh, lingkungan, serta kemampuan industri dalam negeri perlu diperkuat melalui peran negara yang proaktif.
Persoalan lain yang dinilai penting adalah penurunan transfer ke daerah.
Ridha menilai pemerintah pusat tidak seharusnya memperluas program prioritas nasional dengan mengorbankan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar maupun merespons bencana.
Kebutuhan pendanaan pendidikan dan kesehatan, kata dia, juga perlu dijelaskan secara terbuka bersamaan dengan pembiayaan MBG.
Dengan begitu, masyarakat dapat melihat gambaran utuh mengenai prioritas anggaran pemerintah, termasuk trade-off yang muncul dari setiap kebijakan.
"Kritik terhadap pemusatan keputusan ekonomi dan lemahnya pengawasan harus diperkuat. Tetapi jawabannya bukan membatasi negara lalu berharap pasar menghasilkan pekerjaan layak dan pemerataan dengan sendirinya," ujar Ridha.
Meski memberikan sejumlah catatan terhadap evaluasi AEI, Ridha menyatakan dukungan terhadap desakan untuk menghentikan represi, membatasi keterlibatan militer dalam urusan sipil, serta memberantas konflik kepentingan.
Namun, ia mengingatkan agar solusi ekonomi tidak jatuh pada teknokratisme yang mengabaikan masyarakat terdampak.
Menurutnya, kebijakan berbasis bukti tetap penting. Tetapi proses pengambilan keputusan tidak cukup hanya mengandalkan penilaian para ahli.
Pekerja, petani, pelaku usaha kecil, serta penerima layanan publik perlu memiliki akses terhadap informasi dan ruang untuk ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan.
Pada akhirnya, Ridha menilai kondisi darurat ekonomi membutuhkan negara yang tidak hanya memiliki kapasitas lebih besar, tetapi juga lebih demokratis dan akuntabel.
"Ukuran keberhasilannya bukan sekadar kecilnya belanja atau luasnya ruang bagi pasar, melainkan naiknya upah riil, tersedianya pekerjaan layak, berkurangnya ketimpangan, dan membaiknya kesejahteraan rakyat secara keseluruhan," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
