/2026/09/16/1801717067.jpg "Infast: Jangan Persempit Peran Negara di Tengah Desakan Darurat Ekonomi")
Reporter: Havid Vebri | Editor: Havid Vebri
Ridha juga mengingatkan bahwa semakin besarnya peran negara tidak otomatis berarti usaha lokal akan terdesak.
Menurut dia, konsentrasi modal swasta dan penguasaan rantai distribusi oleh segelintir pelaku juga berpotensi menyingkirkan usaha kecil.
Karena itu, evaluasi terhadap BUMN, Danantara, dan koperasi desa seharusnya tidak berhenti pada seberapa besar negara terlibat. Fokusnya harus diarahkan pada keputusan investasi, hubungan dengan produsen lokal, pembagian manfaat, serta mekanisme pengawasan publik.
"Negara tidak boleh menjadi jalan bagi kelompok yang dekat dengan kekuasaan untuk menguasai sumber daya publik," tegasnya.
Ridha juga menilai pembenahan perizinan memang diperlukan. Namun, deregulasi tidak bisa dipandang sebagai solusi otomatis untuk seluruh persoalan ekonomi.
Menurutnya, prosedur yang korup dan berbelit memang harus dihapus. Di saat yang sama, perlindungan buruh, lingkungan, serta kemampuan industri dalam negeri perlu diperkuat melalui peran negara yang proaktif.
Persoalan lain yang dinilai penting adalah penurunan transfer ke daerah.
Ridha menilai pemerintah pusat tidak seharusnya memperluas program prioritas nasional dengan mengorbankan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar maupun merespons bencana.
Kebutuhan pendanaan pendidikan dan kesehatan, kata dia, juga perlu dijelaskan secara terbuka bersamaan dengan pembiayaan MBG.
Dengan begitu, masyarakat dapat melihat gambaran utuh mengenai prioritas anggaran pemerintah, termasuk trade-off yang muncul dari setiap kebijakan.
"Kritik terhadap pemusatan keputusan ekonomi dan lemahnya pengawasan harus diperkuat. Tetapi jawabannya bukan membatasi negara lalu berharap pasar menghasilkan pekerjaan layak dan pemerataan dengan sendirinya," ujar Ridha.
Meski memberikan sejumlah catatan terhadap evaluasi AEI, Ridha menyatakan dukungan terhadap desakan untuk menghentikan represi, membatasi keterlibatan militer dalam urusan sipil, serta memberantas konflik kepentingan.
Namun, ia mengingatkan agar solusi ekonomi tidak jatuh pada teknokratisme yang mengabaikan masyarakat terdampak.
Menurutnya, kebijakan berbasis bukti tetap penting. Tetapi proses pengambilan keputusan tidak cukup hanya mengandalkan penilaian para ahli.
Pekerja, petani, pelaku usaha kecil, serta penerima layanan publik perlu memiliki akses terhadap informasi dan ruang untuk ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan.
Pada akhirnya, Ridha menilai kondisi darurat ekonomi membutuhkan negara yang tidak hanya memiliki kapasitas lebih besar, tetapi juga lebih demokratis dan akuntabel.
"Ukuran keberhasilannya bukan sekadar kecilnya belanja atau luasnya ruang bagi pasar, melainkan naiknya upah riil, tersedianya pekerjaan layak, berkurangnya ketimpangan, dan membaiknya kesejahteraan rakyat secara keseluruhan," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
