Reporter: Sandy Baskoro, Yuliana Sukmawati | Editor: Sandy Baskoro
JAKARTA. Indonesia mulai mewaspadai Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV). Sesuai namanya, penyakit akibat virus korona dan menyerang saluran pernapasan ini muncul pertama kali di Timur Tengah, persisnya Arab Saudi, tahun lalu.
Badan Kesehatan Dunia (WHO) mencatat, sejak April 2011 hingga Selasa (9/7) lalu, MERS-CoV menyerang 80 orang di pelbagai negara, terutama Timur Tengah dan sebagian Eropa. Dari jumlah itu, 45 orang (56%) tewas. Kasus meninggal terbanyak di Arab Saudi, yakni 38 orang.
Negara Timur Tengah yang terserang MERS adalah Arab Saudi, Yordania, Qatar dan Uni Emirat Arab. Di Eropa, menyerang Prancis, Jerman, Inggris dan Italia. MERS juga masuk ke Tunisia (Afrika Utara). Fakta ini memicu kekhawatiran akan terjadi pandemik MERS. Apalagi, menurut WHO, virus ini dapat menular antarmanusia dalam kontak jarak sangat dekat (Harian KONTAN, 14 Mei 2013).
Selasa lalu, WHO menggelar pertemuan Komite Darurat WHO penanggulangan MERS-CoV. Anggota komite ini 15 orang, termasuk dari Indonesia, yakni Tjandra Yoga Aditama, Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan.
Dalam pertemuan melalui teleconference itu, peserta baru sebatas melaporkan perkembangan terkini MERS-CoV. Belum ada keputusan signifikan. "Ada pertemuan lanjutan pada 17 Juli," ungkap Tjandra kepada KONTAN, Rabu (10/7).
Pemerintah Indonesia menyiapkan beberapa langkah. Maklum, warga Indonesia di Timur Tengah cukup banyak, mulai TKI hingga jamaah umroh dan haji. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencatat: selama 2006-2012, jumlah TKI di Timur Tengah 1,96 juta orang. Sebanyak 1,42 juta atau 72,44% di Arab Saudi. Sementara jamaah umroh Indonesia tahun ini diperkirakan 1 juta.
Ditjen P2PL Kemkes telah mengeluarkan surat edaran yang intinya mewaspadai ancaman MERS-CoV dan bagaimana mencegahnya. Surat itu dilayangkan ke sejumlah lembaga, seperti Kementerian Agama, Kemnakertrans, dinas kesehatan daerah, serta petugas kesehatan pelabuhan. "Sejauh ini, belum ada kebijakan karantina," ujar Wakil Menteri Kesehatan, Ali Gufron Mukti kepada KONTAN, lewat SMS.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News