Reporter: Hans Henricus | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Pemerintah Indonesia dan Malaysia bakal menggelar Joint Ministerial Commission (JMC) pada 6 September mendatang. Kali ini, pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri di Kinabalu, Malaysia akan membahas masalah perbatasan kedua negara.
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menjelaskan JMC merupakan payung kerjasama Indonesia dan Malaysia di berbagai bidang, bukan cuma soal perbatasan. Namun, mengingat masalah perbatasan menjadi perhatian kita semua, kali ini fokusnya kemungkinan besar adalah perbatasan. "Perbatasan hanya salah satu dan kita akan memberikan penekanan terhadap itu," kata Marty usai sidang kabinet paripurna di kantor Kepresidenan, Selasa (24/8).
Marty mengaku perundingan itu merupakan salah satu instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera membahas masalah perbatasan. "Instruksi mempercepat masalah kewilayahan sudah kita lakukan," imbuh mantan Duta Besar RI untuk Inggris itu.
Sekadar informasi, masalah perbatasan Indonesia dan Malaysia kembali menghangat setelah polisi Diraja Malaysia menangkap tiga pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) lantaran dituduh melanggar batas wilayah perairan negeri Jiran. Selain dengan Malaysia, pemerintah juga menggelar perundingan perbatasan antara lain dengan Thailand, Filipina dan Palau pada September nanti
Marty mengaku Kementerian Luar Negeri memang memiliki bukti-bukti bahwa ketiga abdi negara itu masih berada dalam perairan Indonesia. Makanya, kata Marty, pemerintah sudah mengirimkan nota protes kepada Pemerintah Malaysia. Nota protes itu sendiri sudah dikirimkan pemerintah Indonesia tanggal 18 Agustus lalu.
Selain itu, pemerintah juga menyelidiki kabar bahwa ketiga pegawai KKP itu mengalami perlakuan kasar oleh polisi Malaysia. Jika terbukti, kata Marty, pemerintah kembali mengirimkan nota protes kepada Malaysia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
