Reporter: Ratih Waseso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah proyek perumahan sudah disiapkan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan skema Badan Usaha (KPBU). Salah satu skema yang digunakan adalah memakai tanah milik negara. Namun dalam memilih tanah tetap diutamakan lahan yang sudah clean and clear.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko D Heripoerwanto mengatakan, luasannya lahan harus 1 ha - 2 ha ke atas.
Baca Juga: Kementerian PUPR gencar sosialisasi progaram perumahan MBR kepada swasta
"Kalau cuma 1.500 meter persegi nggak mungkin. Terlalu kecil, harus lebih besar. Nah nanti itu juga bisa dimixed use jadi superblock tapi kita jamin di situ akan ada untuk MBR," ujarnya di acara Workshop Public Private Partnership (PPP) for Affordable Housing di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Rabu (14/8).
Eko menjelaskan bahwa superblock biasanya digunakan untuk high class, dan menurut World Bank rumah subsidi biasanya semakin jauh dari pusat kota, namun nantinya dijamin dengan skema KPBU rumah MBR bisa terpenuhi disana.
Namun kembali dijelaskan Eko bahwa apakah semua perumahan akan ada di dalam kota, tergantung investor juga. Jika lahan ada di tanah swasta dan ingin membangun di kota baru. "Misal di-bundling dengan ruas jalan tol, nah itu kita belum develop," kata Eko.
Direktur Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Ditjen PI PUPR Herry Trisaputra Zuna menambahkan ada tiga pilot yang merepresentasikan kondisi ke depan.
Baca Juga: Kementerian PUPR: Butuh Rp 780 triliun untuk bangun rumah bagi MBR 5 tahun ke depan
"Satu tanah pemerintah, yang kita punya, terus LC tanah konsolidasi kemudian swasta. Swasta yang kita dorong karena mereka yang bisa dalam jumlah besar," kata Herry.
Rencananya tahun depan sudah mulai dilakukan lelang KPBU ini, sedangkan saat ini masih ditahap persiapan dimana sudah masuki kick off.
Herry menyebut ada dua negara yang dapat dicontoh Indonesia dalam penerapan KPBU perumahan. Kenya dan India disebut mungkin menjadi contoh dimana dapat diadaptasi skemanya.
Baca Juga: Sembilan ruas tol baru siap beroperasi di semester kedua tahun ini
"Kita ada contoh dari Kenya yang sampai 2000 sekian unit rumahnya baik, nanti bisa kita adaptasi skemanya. Terus india, mereka juga sudah baik untuk KPBU ini," sambung Herry.
Tugas utama Kementerian PUPR adalah fokus pada MBR, namun hal itu bisa dikombinasikan berapa MBR yang di delivery. "Wisdom kita kombinasikan, kalau semua MBR tidak bisa di cross subsidinya, bentuk sama seperti tol," kata Herry.
Terdapat empat calon proyek KPBU, yakni KPBU Pasar Sekanak Palembang (tanah Pemda), KPBU Gang Waru Pontianak (tanah Pemda), KPBU Paldam Bandung (tanah pengembang), dan KPBU Cisaranten (tanah Kementerian PUPR).
Penggunaan tanah pemerintah disebut memiliki manfaat berupa meningkatkan nilai pada tahun-tahun ke depan. "Tanah pemerintah dimanfaatkan dibangun. Kan 15 tahun lagi meningkatkan nilai," ucap Herry.
Baca Juga: Sembilan ruas jalan tol siap diresmikan hingga akhir tahun 2019, ini rinciannya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
