Reporter: Rr Dian Kusumo Hapsari | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Indonesia mengusulkan adanya subsidi pertanian sampai 15% di negara berkembang dan miskin kepada World Trade Organization (WTO). Usulan itu akan disampaikan perwakilan Indonesia pada saat sidang WTO berlangsung di Bali pada Bali pada 3-6 Desember 2013 mendatang.
Sekedar informasi saja, saat ini negara-negara berkembang sesuai dengan kesepakatan perdagangan International di WTO hanya bisa memberikan subsidi hasil bidang pertanian sebesar 10% dari output nasionalnya.
Gita Wirjawan, Menteri Perdagangan memastikan, Indonesia mendapatkan dukungan dari negara anggota G33 untuk memperjuangkan aspirasi tersebut. Menurut Gita, tidak adil juga subsidi pertanian di negara-negara berkembang dibatasi besaran subsidinya.
"Ttidak mungkin kita (negara berkembang dan miskin) maju tanpa melakukan subsidi di bidang pertanian ini. Kami tidak mungkin maju kalau besaran subsidinya hanya 5%-10% saja," tegas Gita Selasa (26/11).
Selain itu, kata Gita, hitungan besaran subsidi dalam kesepakatan yang lama mengacu pada harga komoditas tahun 1986-1988, sesuai dengan putaran Uruguay. Kesepakatan itu dinilai Gita sudah tidak relevan dengan keadaan ekonomi saat ini.
Untuk itu, Gita menyarankan, kesepakatan besaran subsidi pertanian di WTO mengacu pada perkembangan harga tiga tahun terakhir. "Tidak relevanlah, enggak mungkin kita dibatasi mensubsidi produk pertanian menggunakan mekanisme harga tahun 1986,” jelas Gita.
Hal yang sama juga diungkapkan Menteri Pertanian, Suswono. Ia bilang, pihaknya akan terus mendorong besarnya subsidi pertanian di negara berkembang dalam forum WTO. "Sangat tidak adil jika subsidi pertanian di negara berkembang dikurangi atau bahkan sampai ditiadakan," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
