Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan dukungan tambahan anggaran untuk membantu mengurangi dampak wabah virus corona, terhadap masyarakat miskin dan rentan miskin.
Dukungan ini diberikan dalam bentuk perluasan subsidi bantuan sosial (bansos) pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Perluasan program bansos tersebut diberikan untuk membantu mendorong konsumsi masyarakat, terutama kelompok masyarakat miskin dan paling rentan. Adapun anggaran yang disiapkan adalah sebesar Rp 172,10 triliun.
Baca Juga: Kemensos gandeng KPK awasi penyaluran bansos sembako
Peneliti Center of Food, Energy, and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Dhenny Yuartha Junita menilai, perluasan subsidi yang dilakukan pemerintah lebih untuk jaring pengaman sosial, bukan untuk mendorong konsumsi.
"Karena berbagai bansos sifatnya komplementer, maka strategi ini musti diikuti dengan bantuan sosial lain untuk mendorong stimulus konsumsi," ujar Dhenny kepada Kontan.co.id, Selasa (19/5).
Dhenny melanjutkan, berbagai tambahan bansos seperti perluasan program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, BLT non jabodetabek, diskon tarif listrik dan sebagainya dirasa belum cukup untuk menambah stimulus konsumsi.
Menurutnya, adanya bansos tidak serta merta bisa menambal penurunan konsumsi rumah tangga. Pasalnya, beragam bansos ini disinyalir hanya berfungsi sebagai bantalan agar masyarakat miskin tidak terdampak lebih dalam lagi.
Baca Juga: Simak jadwal pembagian paket Bansos Tahap 2 DKI Jakarta hari ini
Di masa pandemi, peningkatan stimulus kepada masyarakat di level bawah tidak serta merta bisa direspons langsung dari sisi suplai oleh industri. Ini karena, faktor produksi tidak bisa bergerak dengan fleksibel.
"Maka dari itu menurut saya stimulus konsumsi sifatnya komplementer, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi yang lain, misalnya penawaran. Masalah lainnya, tidak mudah menggerakkan sisi penawaran karena persoalan imobilitas tadi," kata Dhenny.
Ia memberi catatan, semakin lama pandemi ini diantisipasi, akan semakin membuat kinerja sektor industri tidak responsif dalam bergerak. Imbasnya, anggaran yang keluar untuk bantalan sosial ini akan semakin besar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
