Sepuluh rekomendasi Indef untuk pembahasan APBN-P

Selasa, 20 Mei 2014 / 13:15 WIB

ILUSTRASI. Tahun depan ada penambahan alokasi SBN Ritel seiring semakin tingginya minat masyarakat.

Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Hari ini (20/5) pemerintah mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Perubahan diajukan lantaran asumsi makroekonomi dalam APBN meleset dari target, terlihat dari capaian pada kuartal I-2014.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan bahwa utamanya pembahasan APBN-P 2014 tidak berhenti pada pembahasan pembengkakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) akibat asumsi nilai tukar rupiah yang meleset, tapi juga pembengkakan defisit APBN.

Karena itu, Direktur Indef, Enny Sri Hartati, mengungkapkan, pihaknya merekomendasikan 10 kebijakan agar pembahasan APBN-P 2014 dapat fokus pada optimalisasi peran stimulus fiskal. Rekomendasi kebijakan tersebut, ialah:

1. Reformasi sumber pertumbuhan ekonomi
2. Exit policy dari sandera subsidi energi
3. Efektifitas pergeseran dan realokasi anggaran
4. Optimalisasi anggaran pro job dan pro poor
5. Stimulus sektor usaha kecil dan menengah (UKM)
6. Akselerasi pembangunan infrastruktur
7. Mitigasi defisit neraca perdagangan
8. Efisiensi belanja birokrasi
9. Optimalisasi anggaran ketahanan pangan
10. Optimalisasi penerimaan negara

"Jika pemerintah dan DPR sepakat melakukan revisi APBN 2014, maka titik tolak pembahasannya adalah bagaimana APBN-P 2014 harus mampu merespon persoalan perekonomian selama semester pertama 2014 dan efektif mengoptimalkan kinerja ekonomi ke depan. Persoalan kinerja ekonomi awal 2014, tidak hanya persoalan buruknya kualitas pertumbuhan ekonomi, namun juga dihadapkan pada melambatnya angka pertumbuhan yang pada triwulan I-2014, ekonomi hanya tumbuh 5,21%," jelas Enny dalam diskusi Indef di Jakarta, Selasa (20/5).