Reporter: Abdul Basith | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Kian langkanya stok garam dalam negeri mendorong pemerintah untuk mengimpor garam. Terkait hal tersebut, petani meminta, impor garam harus memperhatikan produktivitas panen raya.
Menurut Muhammad Hasan Ketua Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG), panen raya petani garam akan berlangsung pada periode September-Oktober 2017 ini. "Pemerintah seharusnya bisa mengatur waktu impor," ujar Hasan kepada KONTAN (30/7).
Berdasarkan keputusan rapat pemerintah yang digelar Sabtu (28/7), pemerintah akan melakukan impor garam sebanyak 75.000 ton. Impor akan dilakukan dengan mengambil bahan baku dari Australia.
Jumlah tersebut dinilai sudah cukup bagi Hasan. Dia juga berharap agar nantinya bahan baku garam untuk konsumsi itu dapat menjadi stok simpanan di gudang. Hal tersebut bertujuan agar pemerintah memprioritaskan garam hasil petani rakyat terlebih dahulu.
Menurut perhitungan Hasan, kebutuhan garam nasional akan terpenuhi pada September-Oktober. Total hasil panen raya diperkirakan lebih dari 500.000 ton. "Perkiraan minimal petani menghasilkan 20 ton dari satu hektar, dikali 26 ribu hektar," jelas Hasan.
Namun, Hasan memahami dilema yang dihadapi oleh pemerintah terkait kelangkaan stok garam. Oleh karena itu, solusi yang paling tepat menurut Hasan adalah menjadikan garam impor sebagai stok dengan tetap mendahulukan garam petani rakyat.
Berdasarkan data hasil verifikasi tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), stok garam dari petani rakyat dan cadangan bulog hanya sebesar 6.200 ton. Sedangkan normalnya panen garam bisa mencapai 2,5 juta ton per tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
