ILO Dorong Inklusi Keuangan Bagi UMKM Melalui Digitalisasi

Reporter: Harris Hadinata | Editor: Harris Hadinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. International Labour Organization (ILO) terus berpartisipasi aktif mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bisa naik kelas. Ini dilakukan melalui program Promise II Impact.

Lewat program ini, ILO mendorong inklusi keuangan ke pengusaha kelas UMKM. Pembukaan akses keuangan ini antara lain dilakukan melalui proses digitalisasi.

“Salah satu outcome dari proyek ini adalah bagaimana proyek ini bisa meningkatkan akses keuangan bagi pelaku usaha yang ada,” papar Djauhari Sitorus, Project Manager Promise II Impact ILO Indonesia.

Saat ini, ada tiga proyek UMKM yang menjadi fokus ILO. Ketiganya yakni proyek pengembangan UMKM minyak nilam di Aceh, pengembangan UMKM produsen susu sapi perah di Jawa Barat, serta pengembangan UMKM rumput laut di Sumba Timur.

Di Aceh, ILO menjalin kerjasama dengan Universitas Syiah Kuala (USK). USK memiliki Atsiri Research Center (ARC), yang bekerjasama dengan para petani nilam.

Sekadar info, minyak nilam merupakan salah satu bahan baku pembuatan kosmetik dan parfum. Nilai jual komoditas ini di dunia cukup tinggi.

Djauhari menuturkan, ARC membeli minyak nilam dari para petani nilam dengan mematok harga minimum. “Kalau harga pasaran lebih tinggi, petani bisa jual di harga atas. Tapi kalau harga turun, yang dipakai harga minimum,” papar dia.

Di Jawa Barat, ILO bermitra dengan Koperasi Peternak Sapi Perah Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan. Ini merupakan salah satu koperasi peternak sapi perah terbesar di Indonesia.

Djauhari mengakui, skala koperasi ini sejatinya sudah cukup besar. “Mereka menjual ke perusahaan besar seperti Ultrajaya, ke industri pengolah susu yang besar, sebagian mereka produksi sendiri jadi yogurt, jadi keju mozzarella,” sebut dia.

Kendati begitu, cukup banyak peternak yang ada di koperasi ini hanya memiliki akses terbatas ke industri keuangan. Karena itu, ILO masuk ke proyek di sini. “Kami membantu penguatan training, akses keuangan, dan juga digitalisasi,” terang Djauhari.

Lalu, di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, ILO bermitra dengan Perseroda di wilayah tersebut yang bergerak di bidang rumput laut. “Mereka membeli rumput laut dari petani, antara lain diolah menjadi keripik,” jelas Djauhari.

Hasil olahan kemudian dijual ke pembeli yang lebih besar, termasuk juga diekspor, antara lain ke Tiongkok dan Korea Selatan. Hanya saja, kapasitas mereka masih kecil.

Di ketiga wilayah tersebut, ILO membantu membuka akses keuangan juga memperkuat ekosistem bisnis dengan melakukan digitalisasi. Caranya dengan menerapkan enterprise resource planning (ERP).

Di Aceh, ILO mengembangkan ERP bagi petani nilam yang diberi nama MyNilam. Dengan sistem ERP ini, petani nilam bisa mencatat produksi, penjualan, meningkatkan efisiensi operasional, mengelola inventaris hingga rantai pasok.

Djauhari menyebut, penggunaan ERP ini membantu petani meningkatkan pengelolaan dan perencanaan tanaman nilam dalam ekosistem rantai pasok, serta membantu pengusaha dalam pengambilan keputusan bisnis.

MyNilam juga membantu petani nilam terhubung dengan pendanaan dari perusahaan keuangan. Jadi, petani bisa lebih mudah mendapat modal yang dibutuhkan.

Di Jawa Barat, ILO juga mengembangkan ERP yang bisa digunakan para peternak sapi perah serta entitas lain yang masuk dalam ekosistem susu, termasuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Djauhari menuturkan, penggunaan ERP ini memudahkan peternak sapi perah mengelola bisnisnya. “Kalau ada sapinya sakit, mereka bisa minta dokter hewan lewat ERP, langsung datang dokternya, tinggal masukkan order di handphone,” tutur Djauhari.

Akses pendanaan juga menjadi lebih mudah, karena ada BPR yang terhubung dengan ERP yang digunakan para peternak sapi perah tersebut. “Kalau mau pinjam kredit, tinggal masukin di handphone, langsung terkoneksi ke BPR, dalam 2-3 hari cair,” tutur Djauhari.

Begitu juga di Sumba Timur. Namun untuk di Sumba Timur, ERP yang digunakan dibuat oleh vendor, bukan yang dikembangkan sendiri oleh ILO.

Djauhari memaparkan, ILO berupaya mendorong peningkatan akses keuangan pelaku UMKM dengan membangun ekosistem rantai pasok dan pendanaan, yang mendukung usaha si pelaku UMKM. Ini diwujudkan dengan penggunaan ERP tersebut.

Menurut Djauhari, selama ini UMKM sulit mendapat pendanaan lantaran perusahaan keuangan melihat UMKM tidak bisa menjual produknya. “Kalau produknya itu sudah ada yang beli, lembaga keuangan lebih mau untuk membiayai,” cetus Djauhari.