kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.468.000   -2.000   -0,14%
  • USD/IDR 15.946   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.161   -53,30   -0,74%
  • KOMPAS100 1.094   -8,21   -0,74%
  • LQ45 872   -4,01   -0,46%
  • ISSI 216   -1,82   -0,84%
  • IDX30 446   -1,75   -0,39%
  • IDXHIDIV20 540   0,36   0,07%
  • IDX80 126   -0,84   -0,67%
  • IDXV30 136   0,20   0,15%
  • IDXQ30 149   -0,29   -0,20%

Ibu kota baru diputuskan di Kaltim, pemerintah butuh lahan 3.000 ha


Kamis, 22 Agustus 2019 / 15:07 WIB
Ibu kota baru diputuskan di Kaltim, pemerintah butuh lahan 3.000 ha
ILUSTRASI. Salah satu lokasi calon ibu kota baru RI di Samboja Kaltim


Reporter: Abdul Basith | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan Kalimantan Timur (Kaltim) tempat ibu kota baru.

Kaltim sebelumnya merupakan satu dari tiga provinsi calon lokasi ibu kota baru selain Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Selatan (Kalsel). Namun, Sofyan bilang belum ada lokasi spesifik untuk ibu kota baru.

Baca Juga: Kalimantan Timur jadi ibu kota, lokasinya bukan di Hutan Bukit Soeharto

"Sekarang sudah diputuskan Kalimantan Timur tapi lokasi spesifiknya yang belum," ujar Sofyan usai rapat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (22/8).

Meski begitu, Sofyan menjamin tidak akan ada spekulan terkait harga tanah. Pasalnya setelah ditentukan lokasi spesifik, tanah tersebut akan segera dikunci oleh pemerintah.

Pembangunan tahap pertama akan memerlukan tanah seluas 3.000 hektare (ha). Di lokasi tersebut akan dibangun gedung pemerintahan. "Tentu yang dibangun (lebih dulu) kantor presiden, kantor menteri, DPR dan lain lain," terang Sofyan.

Baca Juga: Begini antisipasi Bappenas mengatasi ulah spekulan tanah di ibu kota baru

Setelah itu bahkan ada perluasan hingga 300.000 ha. Perluasan tersebut akan dikembangkan untuk kota yang indah, bersih dan menarik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×