kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45845,71   -11,32   -1.32%
  • EMAS943.000 -0,32%
  • RD.SAHAM -0.29%
  • RD.CAMPURAN -0.05%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.07%

IAKMI: Pemerintah tak ada ambisi untuk mengendalikan Covid-19 dengan vaksinasi


Minggu, 20 Juni 2021 / 16:33 WIB
IAKMI: Pemerintah tak ada ambisi untuk mengendalikan Covid-19 dengan vaksinasi
ILUSTRASI. Perketat Disiplin Prokes. KONTAN/Baihaki/15/6/2021

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra mengatakan dalam jangka kurang lebih 15 bulan mengalami pandemi Covid-19, banyak sekali hal dilema dan situasi yang sebenarnya mampu diprediksi namun tidak mampu kita antisipasi, contohnya saja perihal kebijakan pengendalian covid-19.

Tercatat Indonesia hanya hanya memiliki PP 21 Tahun 2020 tentang PSBB. Akan tetapi, PSBB ini hanya diterapkan di 3 provinsi saja yaitu DKI Jakarta, Jawa barat dan Sumatra Barat. Sementara itu di level kabupaten kota hanya 40-an daerah yang melakukan PSBB.

Hermawan mengatakan dari penelurusan epidemologi dan 3T (testing, tracing, dan treatment) Indonesia masih lemah. Alasannya dalam 15 bulan testing dan tracing masih sekitar 100 ribu specimen rates, dan masih separuhnya sekitar 40% sampai 50% saja laboratorium untuk PCR yang dapat memeberikan report harian dengan baik.

Baca Juga: 10 Juta bulk vaksin Sinovac tiba hari ini

Selain itu, alasan penyebaran covid ini masih belum bisa terkendali karena Indonesia bukanlah negara produsen vaksin dan bukan prinsipel vaksin. Sehingga tidak ada ambisi untuk mengendalikan covid-19 dengan menggunakan vaksinasi. Hemawan memperkirakan akan sangat sulit sekali penyebaran virus hanya dengan vaksin saja.

Pada Juni 2021, ditargetkan vaksinasi kepada masyarakat 1 juta per hari. Namun pada kenyataannya masih jauh sekali. Saat ini masih 100 ribu sampai 200 ribu orang, sehingga vaksin bukanlah solusi jangka pendek.

Maka dari itu Hermawan meminta kepada pemerintah untuk memilih salah satu dari prioritas yang diutamakan. “Menjalankan kesehatan dan ekonomi berbarengan sangat mustahil. Maka kita perlu memutus salah satu sebagai prioritas dan harus ada ekstra ordinary inisiatif. Kalau memang mau memutus mata rantai covid-19 negara mayoritas yang sudah melewati puncak kasus itu menggunakan optimal social restriction atau lockdown,” ujar Hermawan dalam konferensi pers, Minggu (20/6).

Selanjutnya: Ada ketimpangan pemerintah mengatasi pandemi, begini kata Co-founder lapor Covid-19

 

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.



TERBARU
Kontan Academy
Excel Master Class: Data Analysis & Visualisation Supply Chain Planner Development Program

[X]
×