Reporter: Siti Masitoh | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ahmad Arief. Co-founder Lapor Covid-19 mengatakan lonjakan Covid-19 yang terus naik hingga saat ini dapat dilihat dari banyak faktor yang tidak seimbang diantara keputusan kebijakan pemerintah. Diantaranya beberapa pihak Kementerian yang menerapkan pembatasan dan protokol kesehatan (prokes) namun dengan Kementerian lain yang justru mendorong mobilitas.
Selain itu kegagalan bantuan sosial atau jaringan pengaman sosial membuat sebagian orang terpaksa tetap bekerja di luar dengan penuh resiko, masih banyaknya masyarakat yang tidak percaya dengan adanya covid-19, atau bahkan menolak untuk di vaksin, juga kegagalan resiko komunikasi dengan data yang tidak transparan di setiap daerah hingga data kematian terkait covid-19 yang tidak pasti.
“Masyarakat menghadapi covid-19 ini seperti menghadapi “peta buta” tanpa mengetahui dan menyadari tingginya resiko yang ada di sekitar. Saya melihat transparansi data dan informasi ini harus menjadi kunci penting bagi pemahaman dan respon warga dalam menghadapi wabah,” ujar Arief dalam konferensi pers, Minggu (20/6).
Arief juga melihat tidak adanya kepemimpinan yang jelas di tengah krisis multi disiplin ini, Bahkan rumah sakit sudah nyaris kewalahan dalam menghadapi pasien yang terus berdatangan namun tidak sesuai dengan kapasitas ruangan di rumahsakit. Kita seperti perang tanpa panglima. Saya khawatir pembuat kebijakan tidak menyadari dan merasakan penderitaan terhadap masyarakat yang kesulitan mencari rumah sakit apapun penyakitnya, kata Arief.
Baca Juga: Perbaikan data jadi tantangan pemerintah dalam program perlindungan sosial
Melihat fakta yang ada, Arief justru khawatir pejabat yang justru meminta agar wisata agar tetap berjalan dan menentang pembatasan, mengijinkan hajatan seperti yang dilakukan Bupati Banjarnegara.
“Mereka para pejabat mungkin merasa aman bagi dirinya sendiri. Karena pejabat publik dan pelaku usaha yang sudah duluan di vaksin. Namun bagaimana dengan masyarakat luas. Bahkan kelompok lanjut usia masih banyak yang belum di vaksin,” ujar Arief.
Permasalahan utama dalam pandemi ini yang masih belum usai karena ketimpangan resiko kebijakan yang tidak konsisten. Sehingga korban yang paling banyak adalah orang yang ekonominya paling lemah.
Arief meminta kepada Presiden Jokowi dan para kepala daerah di seluruh Indonesia agar dapat memimpin penanganan pandemi dengan memprioritaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Alasannya, jika ini terus dibiarkan khawatir akan terjadi tragedi kematian masal seperti di India dan bisa terjadi di Indonesia.
“Kita tidak bisa mengatasi pandemi ini hanya di Jakarta atau di Bandung saja. Selama daerah sekitarnya masih merebak maka tidak akan pernah selesai. Itulah pentingnya keputusan pengendalian yang menyeluruh dan kompak,” sambungnya.
Selanjutnya: Perhimpunan rumah sakit minta pemerintah terapkan PSBB di zona merah Covid-19
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
