Reporter: Ratih Waseso | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk sektor koperasi dan usaha mikro kecil menengah (KUMKM) hingga 9 Juli 2020 mencapai Rp 8,42 triliun, atau setara dengan 6,82% dari total pagu anggaran Rp 123,46 triliun. Realisasi tersebut naik 0,20% dibandingkan periode 2 Juli 2020 lalu.
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Rully Indrawan mengatakan meski tergolong masih rendah, namun realisasi penyaluran dana PEN untuk KUMKM patut diapresiasi. Pasalnya saat ini pelaku UMKM dan koperasi masih dihadapkan pada keragu-raguan untuk kembali menjalankan bisnisnya dengan normal lantaran belum adanya kejelasan sampai kapan covid-19 bakal berlangsung.
Baca Juga: Pemerintah jamin kredit UMKM Bank Permata senilai Rp 5 triliun
"Kita patut syukuri bahwa untuk program PEN ini sebagaimana sering kami sampaikan bahwa kami tugasnya adalah memastikan agar seluruh program dan skemanya berjalan baik. Dan terutama dapat memenuhi target yang direncanakan serta tepat sasaran," ujar Rully dalam siaran pers yang diterima Kontan.co.id pada Kamis (9/7).
Realisasi penyerapan dana PEN untuk KUMKM tersebut terbagi melalui tiga program yaitu subsidi bunga KUR dengan nilai Rp 12,96 miliar atau sebesar 0,26% dari alokasi Rp 35,28 triliun.
Kemudian melalui penempatan dana pemerintah untuk restrukturisasi kredit melalui bank anggota Himpunan Bank Negara (Himbara) senilai Rp 8,16 triliun atau 10,37% dari total dana Rp 78,78 triliun.
Terakhir, pembiayaan investasi kepada koperasi yang disalurkan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM sebesar Rp239,6 miliar atau 23,96% dari pagu Rp1 triliun.
Hingga 9 Juli 2020 kemarin untuk subsidi bunga KUR, baru terdapat lima bank dan satu koperasi penyalur yang telah mengajukan klaim atas dana talangannya. Keenam lembaga penyalur tersebut yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BRI), Bank Kaltimtara, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Guna Prima Dana.
Ia tak menampik bahwa masih ada bank-bank dan lembaga penyalur lainnya yang belum melakukan klaim atas dana yang disalurkan kepada kuasa pengguna anggaran (KPA) yaitu ke Kementerian Koperasi dan UKM.
"Jadi baru ada enam saja yang melakukan klaim, belum seluruhnya. Kami berharap semakin banyak yang mengurus masalah administrasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bergulir lagi. Kalau memang lambat perlu diingatkan, karena masyarakat butuh dan dananya sudah ada," imbuh Rully.
Baca Juga: Sampai 31 Mei, tambahan subsidi bunga KUR telah diberikan kepada 1,4 juta debitur
Terkait dengan subsidi bunga non KUR, Rully bilang proses penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan perangkat KPA sudah selesai. Dipastikan akan segera dikirimkan setelah ada keputusan pagu anggaran dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Rencananya penyaluran subsidi bunga non KUR tersebut akan disalurkan melalui 102 bank umum, 1.570 Bank Perkreditan Rakyat (BPR), 176 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan 110 perusahaan leasing.
"Kita targetkan semua skema yang kita rencanakan bisa terealisasi, tinggal mekanismenya dipertajam baik di tataran birokrasi atau di informasi yang mungkin belum tersentuh ke masyarakat secara masif," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
