Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan hingga 16 April 2021 realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) mencapai Rp 134,07 triliun. Angka baru mencapai 19,2% dari total anggaran sebesar Rp 699,43 triliun.
Artinya, sisa anggaran program PEN 2021 ada sebanyak Rp 565,36 triliun. Adapun pada realisasi sampai pertengahan April tersebut, tersebar dalam lima jenis program.
Pertama, anggaran kesehatan sebesar Rp 18,59 triliun setara 11% dari pagu Rp 175,52 triliun. Dana ini dicairkan untuk keperluan diagnostic testing dan tracing, therapeutic untuk biaya perawatan 99.000 pasien, insentif tenaga kesehatan, serta obat covid-19, komunikasi kampanye 3M, 3T, dan vaksinasi, serta bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) 17,96 juta orang.
Kedua, perlindungan sosial sebesar Rp 47,92 triliun atau sama dengan 32% dari total anggaran Rp 150,99 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk program keluarga harapan (PKH) untuk 9,7 juta keluarga penerima manfaat (KPM), kartu sembako bagi 15,93 juta KPM, bansos tunai untuk 9,59 juta KPM, bantuan langsung tunai (BLT) desa untik 2,45 juta KPM. Kartu pra kerja bagi 2,4 juta orang, serta bantuan kuota internet untuk 26,99 juta peserta dan tenaga didik.
Ketiga, program prioritas telah terealisasi Rp 14,9 triliun setara 12% dari pagu Rp 125,17 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk program padat karya Kementerian/Lembaga (K/L) untuk 272,1 tenaga kerja, pariwisata, ketahanan pangan, ICT, dan kawasan industri untuk pengembangan kawasan strategis serta program penanaman modal.
Keempat, dukungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan korporasi telah terealisasi Rp 37,71 triliun, atau sama dengan 20% dari pagu Rp 191,13 triliun. Pencapaian tersebut telah diberikan untuk bantuan pemerintah untuk usaha mikro (BPUM), imbal jasa penjaminan (IJP) UMKM, serta penempatan dana pada bank untuk penyaluran kredit UMKM.
Baca Juga: Kemenkeu catat belanja barang kementerian dan lembaga di kuartal I 2021 tumbuh 81,6%
Kelima, insentif pajak sebesar Rp 14,95 triliun, setara 26% dari pagu sejumlah Rp 56,72 triliun.Dari total realisasi insentif perpajakan tersebut telah dialokasikan untuk enam jenis insentif antara lain pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk 88.235 pemberi kerja.
Kemudian, PPh Final UMKM DTP untuk 248.275 wajib pajak (WP), pembebasan PPh 22 Impor untuk 14.877 WP, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% untuk 63.530 WP, pengembalian pendahuluan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi 367 WP, serta penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% yang telah dimanfaatkan oleh seluruh WP Badan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, PEN diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di tahun ini. PEN diyakini bisa menjadi bantalan bagi masalah kesehatan, sosial, ekonomi dan keuangan dalam negeri akibat virus corona.
Setali tiga uang, dengan adanya PEN serta akselerasi pemulihan ekonomi yang ditandai dari perbaikan leading indikator, ekonomi Indonesia pada kuartal II-2021 bisa tumbuh 7% year on year (yoy) dan secara keseluruhan tahun di rentang 4,5% hingga 5,3% yoy.
Di sisi lain, Ekonom BCA David Sumual mengatakan penyerapan anggaran PEN yang telah dilaporkan pemerintah belum mengindikasikan adanya optimalisasi. Sebab, sebagian program berakhir pada Juni 2021. Dus, untuk beberapa program seperti insentif pajak, waktu pemerintah untuk membelanjakan anggaran PEN kurang dari tiga bulan.
“Yang dikhawatirkan nanti dampaknya ke penyerapan belanja negara yang kurang optimal. Sebab berkaca tahun lalu realisasi PEN 2020 hanya 83,4%, tahun ini lebih banyak dari realisasi tahun lalu. Maka pemerintah harus merancang skema yang lebih efektif,” kata David kepada Kontan.co.id, Kamis (22/4).
Selanjutnya: Defisit APBN mencapai Rp 144,2 triliun pada kuartal I 2021
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
